Jakarta – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa hilirisasi merupakan kunci utama dalam mendorong investasi nasional dan menciptakan lapangan pekerjaan.
Menurutnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia sangat bergantung pada investasi yang saat ini menyumbang sekitar 30% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
“Ekonomi kita tidak bisa hanya bergantung pada konsumsi. Untuk menciptakan lapangan pekerjaan, kita harus mendorong investasi. Dan investasi itu harus berbasis industrialisasi dan hilirisasi,” ujar Bahlil.
Ia mencontohkan keberhasilan hilirisasi nikel yang telah meningkatkan nilai ekspor Indonesia secara signifikan. Sebelum hilirisasi, Indonesia hanya mengekspor bahan mentah, tetapi kini ekspor nikel telah mencapai 40 miliar USD.
“Ini membuktikan bahwa hilirisasi mampu mengubah struktur ekonomi kita,” tambahnya.
Ia juga menekankan pentingnya koordinasi antar-kementerian agar tidak terjadi tumpang tindih kebijakan.
“Tidak ada satu pun negara yang berhasil melakukan industrialisasi tanpa keterlibatan negara secara aktif. Oleh karena itu, kita harus memastikan ada tata kelola yang jelas agar hilirisasi berjalan efektif,” tegasnya.
Di sisi lain, ia juga menyoroti ketimpangan dalam distribusi manfaat dari hilirisasi. Menurutnya, keuntungan industri ini masih lebih banyak dinikmati oleh investor asing dibandingkan masyarakat lokal.
“Hilirisasi harus adil. Jangan sampai hanya dinikmati oleh investor luar negeri sementara masyarakat kita hanya jadi penonton,” ujarnya.
Anggota Komisi XII DPR RI, Christiany Eugenia Tetty Paruntu menegaskan bahwa hilirisasi di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto harus berkualitas dan berorientasi pada peningkatan lapangan kerja serta ekonomi inklusif.
“Artinya hilirisasi yang lebih banyak membuka lapangan kerja, inklusif, berkeadilan, berdampak sosial, dan berkelanjutan,” kata Tetty.
Ia menambahkan bahwa hilirisasi menjadi strategi penting untuk mencapai ketahanan energi dan pangan nasional. Indonesia, menurutnya, memiliki potensi besar di sektor energi dan kemaritiman yang perlu dimanfaatkan secara optimal untuk mengembangkan ekonomi hijau dan biru.
“Dalam ekonomi hijau ini, kita tahu, sangat rendah karbon, dan ini baik untuk lingkungan. Sementara dalam ekonomi biru, kita punya laut yang luas dan sumber daya manusia angkatan kerja yang banyak,” tuturnya.
Tetty menekankan bahwa hilirisasi berkualitas harus didukung regulasi pemerintah pusat dan daerah guna menciptakan ekosistem ekonomi yang baik.
“Dengan hilirisasi yang berkualitas maka akan tercipta lapangan kerja yang luas, berkeadilan, berdampak sosial, dan juga berkelanjutan,” kata dia.
*
