Jakarta – Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto mengimplementasikan kebijakan efisiensi anggaran sebagai langkah strategis untuk mengoptimalkan penggunaan keuangan negara. Melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, kebijakan ini menargetkan pemangkasan anggaran sebesar Rp 306,69 triliun, yang akan dialihkan ke salah satunya ke program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis, dan swasembada pangan.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa efisiensi anggaran ini tidak semata-mata bertujuan mengurangi belanja, tetapi untuk memastikan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) lebih tepat sasaran.
“Penggunaan APBN harus fokus pada manfaat langsung bagi masyarakat dan penguatan ekonomi. Penghematan dilakukan dengan mengurangi belanja seremonial, perjalanan dinas, pemeliharaan, dan kegiatan yang tidak berdampak besar,” ujarnya.
Deputi Bidang Pembiayaan dan Investasi Pembangunan juga menegaskan bahwa pemangkasan anggaran tidak akan mengganggu Program Asta Cita yang menjadi prioritas pemerintahan Prabowo.
“Efisiensi akan difokuskan untuk pembiayaan kegiatan prioritas nasional,” jelasnya.
Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menyatakan bahwa keberhasilan kebijakan ini bergantung pada dukungan pemerintah daerah.
“Efisiensi anggaran bertujuan meningkatkan kualitas belanja APBD tanpa mengurangi manfaat bagi masyarakat,” ujarnya.
Anggaran transfer ke daerah pun telah disesuaikan agar lebih berpihak kepada wilayah tertinggal dan kepulauan.
Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo memastikan bahwa efisiensi anggaran tidak akan menghambat pembangunan infrastruktur nasional.
“Kementerian PU akan memastikan semua proyek infrastruktur yang sedang berjalan dapat diselesaikan tanpa ada yang mangkrak,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa optimalisasi anggaran dilakukan secara efektif dan transparan agar manfaat pembangunan dapat dirasakan maksimal oleh masyarakat.
Pakar kebijakan publik dari UPN Jakarta, Achmad Nur Hidayat, menilai kebijakan ini sebagai langkah awal dalam pengelolaan keuangan negara yang lebih optimal.
“Efisiensi anggaran tidak hanya mengurangi beban negara tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi,” katanya.
Kebijakan efisiensi anggaran ini mendapat dukungan dari berbagai pihak, termasuk akademisi dan pengamat kebijakan. Pengamat politik dari Universitas Jenderal Achmad Yani (Unjani) Cimahi, Arlan Siddha, menyatakan bahwa pemangkasan anggaran tidak berarti menghilangkan manfaatnya.
“Anggaran yang dipangkas tidak kemana-mana, tapi lebih diarahkan ke yang langsung bisa dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Senada dengan itu, Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah, menyoroti bahwa selama ini banyak anggaran terserap pada kegiatan seremonial dan perjalanan dinas yang kurang berdampak langsung bagi masyarakat.
“Porsi kunjungan kerja lebih banyak seremonial dan memang terkesan buang-buang anggaran. Sehingga, sangat baik jika ada upaya efisiensi dari dua kegiatan tersebut,” katanya.
Dengan kebijakan efisiensi anggaran yang digalakkan oleh Presiden Prabowo, pemerintah berupaya memastikan pengelolaan keuangan negara lebih optimal. Pemangkasan anggaran difokuskan pada pengurangan belanja yang tidak produktif, sementara dana hasil efisiensi dialihkan untuk belanja yang lebih berdampak langsung bagi masyarakat.
**
