Surabaya – Pengibaran bendera bajak laut yang identik dengan serial anime populer One Piece masih menuai sorotan luas. Tren yang ramai dibicarakan di media sosial itu dinilai tidak pantas, terlebih karena muncul di tengah peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang sarat nilai sejarah dan perjuangan.
Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko, meminta pemerintah kota bersikap tegas jika fenomena pengibaran bendera One Piece ditemukan di Kota Pahlawan.
“Kalau ditemukan di Surabaya, pemkot harus bertindak tegas. Jangan sampai kota ini ikut-ikutan dan mengganggu kondusifitas,” kata Yona.
Ia menegaskan, pengibaran bendera yang bukan simbol resmi negara, apalagi disandingkan dengan Merah Putih, sangat tidak pantas.
“Bendera Merah Putih adalah simbol kedaulatan. Tidak elok jika disandingkan dengan simbol-simbol lain, apalagi yang berkonotasi perlawanan atau fiksi,” tegas Yona.
Yona juga mendorong Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Surabaya untuk aktif memantau potensi penyalahgunaan simbol kenegaraan.
Menurutnya, lembaga tersebut punya peran strategis dalam menjaga semangat nasionalisme.
“Bakesbangpol harus sigap jika ada penyalahgunaan simbol yang bisa memicu multitafsir atau gangguan ideologis. Edukasi nasionalisme, khususnya kepada generasi muda harus diperkuat,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PAN, Eddy Soeparno, menegaskan bahwa di tengah kebebasan berekspresi, posisi Bendera Merah Putih tidak boleh tergantikan oleh simbol apapun.
“Sebagaimana pesan Almarhum Gus Dur, dalam ruang demokrasi seluas apapun, Merah Putih harus tetap dikibarkan di posisi paling tinggi,” ujarnya.
Eddy menilai kreativitas masyarakat merupakan bagian dari dinamika demokrasi yang sehat. Namun, ia mengingatkan bahwa kebebasan berekspresi tetap memiliki batas, khususnya ketika berhadapan dengan simbol negara yang merepresentasikan persatuan dan pengorbanan bangsa.
Hal senada juga diutarakan oleh Anggota Komisi V DPR RI, Danang Wicaksana Sulistya. Ia menilai penggunaan bendera bajak laut dalam konteks peringatan kemerdekaan adalah hal yang keliru dan tidak relevan dengan semangat perjuangan bangsa.
“Saya minta tren ini dihentikan. Jangan sampai kita ikut-ikutan hal yang tidak relevan dengan semangat perjuangan kemerdekaan,” kata Danang.
Menurutnya, budaya populer memang bisa menjadi hiburan, terutama bagi generasi muda. Namun, ketika simbol hiburan itu dihadirkan dalam ruang sakral, maka berpotensi mencederai makna nasionalisme. (*)
