Jakarta – Pemerintahan Prabowo-Gibran telah menetapkan kebijakan efisiensi anggaran di beberapa kementerian dan lembaga. Tujuannya adalah untuk menciptakan sistem kerja yang lebih adaptif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Presiden Prabowo memastikan bahwa efisiensi anggaran akan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional secara signifikan.
Target efisiensi anggaran tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.
Adapun poin pokok dari arahan Inpres tersebut, yakni penetapan target efisiensi anggaran sebesar Rp306,69 triliun, terdiri atas Rp256,1 triliun dari anggaran kementerian/lembaga, Rp50,59 triliun dari transfer ke daerah.
Sejumlah pejabat negara, mulai menteri Kabinet Merah Putih, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, hingga gubernur, bupati, dan wali kota diarahkan untuk melaksanakan langkah-langkah efisiensi anggaran di berbagai sektor.
Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa Presiden menginstruksikan pemangkasan anggaran sebesar Rp 306,69 triliun pada 2025 melalui Inpres Nomor 1 Tahun 2025. Presiden Prabowo juga menegaskan agar penggunaan APBN harus fokus pada manfaat langsung bagi masyarakat dan penguatan ekonomi.
“Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi belanja negara dan mengalihkan dana ke pembangunan infrastruktur”, ujar Menkeu Sri Murlyani.
Sri Mulyani juga menjelaskan efisiensi anggaran dilakukan dengan mengurangi belanja seremonial, perjalanan dinas, pemeliharaan, dan kegiatan yang tidak berdampak besar. Selain itu, efisiensi anggaran juga mencakup pengadaan alat tulis kantor, rapat, seminar, dan kegiatan seremonial. Dana hasil efisiensi akan dialokasikan untuk belanja produktif yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan industrialisasi.
“Realokasi anggaran ditujukan agar lebih produktif untuk pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, serta hilirisasi industri,” kata Menkeu Sri Murlyani.
Pemerintah telah mengkaji secara matang kebijakan efisiensi anggaran sehingga alokasinya jelas. Anggaran yang dipangkas akan dialihkan untuk program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis, swasembada pangan, dan sektor kesehatan.
Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara mengatakan bahwa Presiden Prabowo melihat adanya potensi efisiensi dalam belanja negara dan meminta untuk meninjau kembali alokasi anggaran yang dapat disesuaikan.
“Efisiensi anggaran tidak boleh mengurangi kualitas kinerja, melainkan harus menata ulang proses kerja agar lebih efektif dengan memanfaatkan teknologi,” jelas Suahasil Nazara.
Menurut Suahasil Nazara, Kemenkeu harus meninjau kembali program kerja agar tetap selaras dengan prioritas nasional dan memastikan anggaran digunakan untuk kepentingan utama. Efisiensi bukan sekadar pemotongan anggaran, tetapi bagaimana bekerja lebih cerdas, strategis, dan bertanggung jawab agar Kemenkeu tetap dihormati.
Kebijakan efisiensi anggaran harus dilaksanakan oleh seluruh kementerian atau lembaga di tingkat pusat hingga daerah. Kebijakan ini sangat jelas mengedepankan kepentingan bangsa dan negara. Seluruh elemen masyarakat juga perlu mengawal kebijakan efisiensi anggaran agar realisasinya sesuai target dan berdampak positif secara merata, terutama bagi pertumbuhan ekonomi nasional.
