Jakarta – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto semakin menegaskan komitmennya dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan. Melalui kebijakan efisiensi anggaran, pemerintah tidak hanya ingin menghemat pengeluaran negara, tetapi juga menutup celah bagi praktik korupsi yang selama ini merugikan masyarakat.
Akademisi Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Makassar, Ridwan Fawallang, menegaskan bahwa kebijakan efisiensi ini tidak akan memangkas sektor-sektor vital seperti belanja pegawai, layanan publik, serta bantuan sosial di bidang kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, dan subsidi.
“Semua pelayanan masyarakat tetap berjalan seperti biasa, tanpa ada gangguan yang merugikan rakyat. Efisiensi yang dilakukan bukan hanya sekadar menghemat, tetapi juga sebagai langkah untuk meminimalisir potensi penyalahgunaan anggaran. Anggaran yang lebih ketat dan terkontrol akan mengurangi ruang bagi praktik korupsi,” jelas Ridwan.
Ia juga mengimbau masyarakat agar tidak terprovokasi oleh informasi yang menyesatkan terkait kebijakan ini.
“Kebijakan ini bukan soal pemangkasan hak rakyat, melainkan upaya memastikan bahwa uang negara digunakan sebaik-baiknya,” tegasnya.
Hal senada juga diungkapkan oleh akademisi Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia (UMI), Dr. Mohammad Arief, yang menilai pendidikan antikorupsi harus diperkuat di perguruan tinggi.
“Mahasiswa perlu dibekali pemahaman mendalam tentang kejujuran, tanggung jawab, dan keadilan melalui kurikulum yang terintegrasi dengan nilai-nilai antikorupsi. Selain itu, kolaborasi antara mahasiswa, pemerintah, dan lembaga masyarakat atau pegiat antikorupsi harus terus diperkuat,” katanya.
Sementara itu, mahasiswa juga mulai mengambil peran lebih aktif dalam upaya pemberantasan korupsi. Koordinator Badan Pekerja Komite Masyarakat Anti Korupsi (KMAK) Sulawesi Selatan dan Barat, Djusman AR, menilai bahwa mahasiswa memiliki posisi strategis dalam mengawal kebijakan publik dan mencegah penyalahgunaan anggaran negara.
“Sama pentingnya dengan berorganisasi di dunia kampus, mahasiswa juga harus memahami dialektika, estetika, dan etika dalam perspektif antikorupsi kontemporer. Dengan pendekatan kreatif dan moral, mereka tidak hanya dapat memengaruhi kebijakan publik, tetapi juga membentuk budaya antikorupsi yang berkelanjutan,” ujarnya.
Djusman menekankan bahwa mahasiswa bisa menjadi penggerak utama dalam menanamkan kesadaran kolektif akan pentingnya transparansi dan integritas dalam tata kelola negara.
Dengan semakin ketatnya pengawasan terhadap anggaran negara dan meningkatnya keterlibatan mahasiswa dalam gerakan antikorupsi, diharapkan Indonesia dapat memasuki era baru yang lebih bersih dan transparan. Pemerintahan Prabowo tidak hanya mendorong kebijakan, tetapi juga membuka ruang bagi generasi muda untuk ikut serta dalam perubahan nyata demi Indonesia yang lebih baik.
[]
