Jakarta – Pemerintah memperkuat penanganan bencana alam secara terpadu dengan mengerahkan kekuatan nasional, mempercepat respons di daerah terdampak, serta meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana berikutnya.
Presiden Prabowo Subianto menilai respons pemerintah terhadap berbagai bencana saat ini semakin cepat dan masif dibandingkan penanganan pada tahun-tahun sebelumnya. Hal itu disampaikan Prabowo saat membuka rapat terbatas untuk membahas penanganan sejumlah bencana di Istana Merdeka, Jakarta.
“Saya kira dalam menghadapi keadaan ke depan kita akan lebih mampu. Sekarang pun dibandingkan dengan tahun-tahun yang dulu respons kita sangat cepat,” kata Presiden Prabowo.
Menurutnya, pemerintah telah menunjukkan respons cepat dalam menangani banjir dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Pemerintah juga dinilai mampu memulihkan kondisi di sejumlah wilayah terdampak dengan mengandalkan kekuatan nasional.
“Kita pulihkan keadaan di Aceh, di Sumbar dengan kekuatan kita sendiri. Menurut saya kita cukup berhasil,” ujarnya.
Presiden Prabowo turut menyoroti penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang dilakukan secara masif di sejumlah daerah. Meski masih terdapat keterlambatan di beberapa wilayah, kendala tersebut diminta menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat langkah antisipasi.
Ia pun menegaskan peningkatan kesiapsiagaan menjadi penting karena Indonesia berada di kawasan Ring of Fire dan menghadapi ancaman, seperti gempa bumi, aktivitas gunung api, hingga karhutla. Ia meminta alokasi anggaran mitigasi bencana ditambah secara signifikan agar pemerintah memiliki kesiapan yang lebih kuat menghadapi situasi darurat.
“Kita harus siap menghadapi keadaan seperti ini setiap saat. Pelajaran juga bagi kita, bagi pemerintah yang saya pimpin, alokasi anggaran untuk mitigasi bencana harus kita tambah secara signifikan,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua DPR RI Puan Maharani menilai penanganan bencana tidak dapat bertumpu pada satu instansi. Sehingga ia meminta pemerintah terus melakukan langkah terintegrasi dalam penanganan bencana.
“Tidak bisa dilakukan oleh satu instansi atau Kementerian/Lembaga (K/L) saja, namun harus dilakukan secara bersama-sama,” kata Puan.
Puan mendorong penguatan koordinasi melalui leading sector, seperti pola yang selama ini dijalankan BNPB. DPR juga akan mengawal dampak lanjutan bencana, termasuk gangguan kesehatan, kegiatan belajar anak-anak, dan kesejahteraan keluarga terdampak.
“Kami di pimpinan DPR yang sudah mempunyai tim bencana akan meminta pemerintah untuk bisa melakukan hal seperti itu lagi agar hal-hal yang sekarang terjadi itu bisa cepat teratasi,” pungkasnya.
