Jakarta – Kebijakan efisiensi anggaran secara besar-besaran oleh Presiden Prabowo mendapat sambutan positif dari berbagai pihak.
Ekonom Senior Institut for Development of Economics and Finance (Indef), Didin S. Damanhuri menyebut efisiensi anggaran merupakan momentum yang tepat bagi pemerintah untuk menutup kebocoran yang selama ini terjadi.
Didin menegaskan langkah Prabowo merupakan langkah korektif yang sangat diperlukan. Mengingat sejarah anggaran Indonesia, Didin mengungkapkan kebocoran anggaran telah menjadi masalah yang serius sejak lama.
Menurut Didin, efisiensi anggaran sebesar Rp 306 triliun masih menyisakan ruang fiskal cukup besar dari total APBN Rp 3.600 triliun.
“Prabowo tak cukup melakukan efisiensi dari aspek perjalanan dinas, melainkan juga harus menemukan sumber-sumber kebocoran yang berhubungan dengan korupsi dan korupsi terselubung,” ungkapnya.
Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda turut memaklumi kebijakan tersebut. Menurutnya, bangsa Indonesia saat ini tengah menghadapi kondisi ekonomi yang tak mudah sekaligus potensi krisis.
Senada, Anggota DPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Polkam) KADIN Indonesia, Bambang Soesatyo (Bamsoet) menuturkan KADIN Indonesia sepakat dan mendukung penuh kebijaksanaan Presiden Prabowo Subianto melakukan efisiensi anggaran.
“Dengan menerapkan kebijakan efisiensi anggaran, Presiden Prabowo telah memberi pesan kepada aparatur pemerintah di semua K/L dan daerah untuk realistis terhadap kondisi keuangan negara saat ini. Selain itu, presiden juga mengajak aparatur pemerintah untuk melanjutkan program-program pembangunan dengan mengoptimalkan semua potensi, dan selalu memberikan layanan terbaik kepada masyarakat,” kata Bambang.
Dia meminta masyarakat dan aparatur pemerintah bisa memahami kondisi keuangan negara saat ini, dengan memaknai keberanian pemerintah menunda anggaran untuk pembangunan infrastruktur.
“Dengan efisiensi anggaran, presiden ingin memastikan bahwa tata kelola pemerintahan pada semua tingkatan akan tetap berjalan dengan baik dan efektif di sepanjang tahun anggaran berjalan. Tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) semua K/L dan Pemda, terutama yang berkait dengan pelayanan kepada masyarakat, tidak terganggu,” ujar Bamsoet.
Bamsoet menambahkan dengan efisiensi belanja pemerintah, presiden secara tidak langsung mendorong semua K/L dan Pemda untuk melakukan penyesuaian skala prioritas program-program pembangunan di masing-masing sektor dan sub-sektor. Tentu saja pembaruan skala prioritas itu harus berkait langsung dengan kepentingan dan kesejahteraan rakyat.
