Jakarta – Presiden Prabowo telah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja. Inpres tersebut meminta Kementerian/Lembaga dan Daerah memangkas belanja-belanja yang dianggap memberi dampak terhadap perbaikan perekonomian dan kesejahteraan.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Rachmat Pambudy mengatakan pihaknya terus berkomitmen menjaga pertumbuhan ekonomi tetap tinggi, meskipun terjadi efisiensi anggaran. K/L agar juga memanfaatkan sumber pembiayaan non-APBN, seperti hibah dan investasi luar negeri.
“Kementerian PPN/Bappenas berkewajiban menjaga pertumbuhan ekonomi tetap tinggi, meskipun terjadi pengalihan anggaran. Anggaran pembangunan yang tidak termasuk APBN, itu penting,” kata Rachmat.
Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo mengatakan efisiensi anggaran tidak mempengaruhi kinerja Kementerian PU dalam membangun negeri. Program pembangunan infrastruktur Kementerian PU pada Tahun Anggaran (TA) 2025 sudah diatur dengan baik, sehingga tidak akan mengganggu atau bahkan menghentikan jalannya pekerjaan infrastruktur yang sedang on going.
“Kementerian PU sudah biasa bangun, jadi goal besarnya kita apapun yang kita bangun ya harus selesai. Jadi tidak boleh ada yang mangkrak karena itu bukan pakem kita, kira-kira begitu,” tegas Dody.
Di sisi lain, Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat menilai, kebijakan efisiensi anggaran yang diinstruksikan oleh Presiden Prabowo Subianto menjadi langkah awal dalam pengelolaan keuangan negara yang lebih optimal.
“Implementasi kebijakan ini harus dilakukan dengan strategi yang tepat agar tidak menghambat kinerja kementerian dan program pemerintah yang telah dirancang sebelumnya,” katanya. .
Diharapkan efisiensi ini dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Dana hasil penghematan anggaran seharusnya dialokasikan untuk memperkuat program kesejahteraan rakyat, seperti bantuan sosial dan subsidi energi.
“Kebijakan ini akan membantu menekan inflasi dan menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok, sehingga masyarakat tidak terbebani oleh kenaikan harga yang disebabkan oleh kebijakan fiskal yang terlalu ketat,” pungkasnya.
