Jakarta – Pemerintah resmi meluncurkan Program Paket Ekonomi tahap kedua tahun 2025 sebagai jawaban atas tuntutan aspirasi publik 17+8, dengan fokus memperluas penciptaan lapangan kerja, menjaga daya beli masyarakat, serta memperkuat iklim investasi. Program ini mulai digulirkan Oktober 2025 hingga awal 2026 dengan delapan kebijakan utama yang dirancang untuk mendorong produktivitas sekaligus memperkuat pondasi ekonomi nasional.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa langkah ini merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi di tengah perlambatan global. “Program ini kami siapkan untuk memperluas kesempatan kerja, menjaga daya beli, dan memberikan stimulus fiskal yang tepat sasaran. Sejumlah skema juga disiapkan berlanjut ke 2026,” ungkapnya.
Delapan kebijakan utama di 2025 meliputi program magang bagi 20 ribu fresh graduate dengan dukungan uang saku setara UMP, pembebasan PPh 21 sektor pariwisata untuk 552 ribu pekerja, bantuan pangan bagi 18,3 juta keluarga penerima manfaat, subsidi iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi 731 ribu pekerja sektor informal, serta relaksasi bunga kredit perumahan pekerja.
Selain itu, pemerintah juga menyiapkan program padat karya tunai, paket insentif pariwisata dan transportasi menjelang Natal dan Tahun Baru, serta percepatan deregulasi perizinan melalui integrasi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) ke sistem OSS.
Tidak berhenti di 2025, pemerintah juga telah menyiapkan kelanjutan program pada 2026. Insentif fiskal seperti PPh Final 0,5% bagi UMKM hingga 2029, pembebasan PPh 21 sektor pariwisata dan industri padat karya, serta subsidi iuran jaminan sosial bagi hampir 10 juta pekerja BPU menjadi instrumen lanjutan untuk menjaga momentum ekonomi.
Selain insentif fiskal, pemerintah merancang lima program strategis penciptaan lapangan kerja, di antaranya Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dengan target serapan 1,38 juta tenaga kerja, replanting perkebunan rakyat seluas 870 ribu hektare untuk 1,6 juta pekerja, serta Kampung Nelayan Merah Putih dan revitalisasi tambak Pantura yang diproyeksikan membuka ratusan ribu lapangan kerja baru.
Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa program ini merupakan bentuk keseriusan pemerintah dalam menjawab aspirasi masyarakat. “Kami memastikan setiap kebijakan berdampak nyata pada kesejahteraan rakyat, bukan hanya angka pertumbuhan di atas kertas,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Kadin Indonesia Arsjad Rasjid menilai kebijakan pemerintah kali ini tepat sasaran karena tidak hanya menjaga konsumsi rumah tangga, tetapi juga memberikan kepastian bagi investor. “Iklim usaha menjadi lebih kondusif dengan deregulasi izin berusaha yang dipercepat. Ini penting untuk memastikan investasi bisa segera terealisasi,” katanya.
Dengan kombinasi stimulus fiskal, deregulasi, dan program berbasis tenaga kerja, pemerintah menargetkan jutaan lapangan kerja baru dapat tercipta hingga 2029.
