Jakarta – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) dan Badan Gizi Nasional (BGN) menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) pada 27 Maret 2025 terkait penguatan program pemenuhan gizi bagi peserta didik. Kesepakatan ini menjadi dasar pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang bertujuan meningkatkan akses anak-anak sekolah terhadap makanan sehat dan bergizi, serta mendukung tumbuh kembang secara menyeluruh.
Program MBG yang telah dijalankan sejak Januari 2025 bertujuan untuk memastikan anak-anak Indonesia, khususnya yang bersekolah, mendapatkan akses makanan sehat dan bergizi secara merata. Selain pemenuhan gizi, program ini juga menjadi sarana pendidikan karakter dengan menanamkan nilai-nilai positif seperti kebersihan, tanggung jawab, dan kebiasaan baik sebelum makan.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, menegaskan pentingnya program ini dalam mendukung tumbuh kembang siswa secara holistik.
“Dengan adanya program ini, diharapkan anak-anak Indonesia dapat tumbuh menjadi generasi yang sehat, kuat, dan berkarakter, yang siap menghadapi tantangan di masa depan,” ujarnya.
Kepala BGN, Dadan Hendiyana, menegaskan bahwa program MBG juga bertujuan mengatasi ketimpangan akses gizi, khususnya di kalangan keluarga kurang mampu.
“Jika intervensi ini tidak dilakukan sejak dini, maka pada tahun 2045 Indonesia berisiko memiliki tenaga kerja yang kurang berkualitas karena masalah gizi yang belum terselesaikan,” jelasnya.
Kerja sama ini juga mencakup peningkatan kapasitas sumber daya manusia, edukasi gizi, serta pemanfaatan sarana yang tersedia di sekolah. Penggunaan teknologi digital melalui dashboard MBG dimanfaatkan untuk mendukung pengambilan kebijakan yang lebih berbasis data.
Data awal dari implementasi MBG menunjukkan hasil positif, di antaranya peningkatan kehadiran siswa hingga 99% di sejumlah sekolah serta peningkatan semangat anak-anak untuk berangkat sekolah.
Tak hanya di tingkat pusat, dukungan terhadap program MBG juga menjalar hingga daerah. Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, menyambut baik pelaksanaan MBG dan menekankan bahwa program ini membuka peluang ekonomi bagi masyarakat lokal.
“Sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah, kami siap mendukung program ini, apalagi ini menyangkut kepentingan hidup orang banyak,” tegasnya.
Ria Norsan juga mendorong kolaborasi multipihak untuk mendukung keberlanjutan program ini.
“Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) membutuhkan pasokan sayur, telur, dan daging setiap hari. Dengan melibatkan petani dan peternak lokal, kita tidak hanya memenuhi gizi masyarakat, tetapi juga menciptakan ekonomi berkelanjutan,” jelasnya. //
[edRW]
