TENGGARONG – Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) Edi Damansyah menerima kunjungan Ketua Umum Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Nasional H. Mohammad Yadi Sofyan Noor beserta jajaran di Ruang Eksekutif Kantor Bupati Kukar, Rabu (19/2/2025).
Kunjungan Ketua KTNA Nasional tersebut untuk mendengarkan paparan dan monitoring lapangan terkait kesiapan Kabupaten Kukar melaksanakan Rembuk Nasional dan Expo ke 54 tahun, pada bulan September 2025.
Mohammad Yadi Sofyan Noor menyampaikan, saat pelaksanaan peserta dari anggota KTNA yang hadir sekitar 2.500 orang. Jumlah tersebut bisa bertambah mengingat perhitungan tersebut belum dengan jumlah rombongan bupati, walikota, kepala dinas, peserta expo, serta peserta yang hadir melalui swadaya.
“Bila mengacu pada 2 pelaksanaan terdahulu jumlah rombongan yang datang bisa lebih,” ujar H. Mohammad Yadi Sofyan Noor.
Sementara itu, Edi Damansyah menyampaikan apresiasi dengan ditunjuknya Kabupaten Kukar sebagai tuan rumah pelaksanaan rembuk KTNA nasional ke 54 tahun.
“Kami tentunya dalam kapasitas Pemerintah Kabupaten Kukar berterimakasih, dari beberapa kali pertemuan, bincang-bincang santai kita sehingga KTNA pusat memutuskan, menetapkan Kutai Kartanegara sebagai tuan rumah,” ucap Edi Damansyah.
Edi Damansyah menyarankan, pada saat pelaksanaan protokoler birokrasi tidak menghilangkan tradisi dari para petani dan nelayan. Namun menurutnya bagaimana protokoler birokrasi bisa di kolaborasikan dengan kebiasaan dan tradisi dari para petani dan nelayan.
Pemerintah Kabupaten Kukar akan berusaha sebaik mungkin dalam mengawal anggaran dari kegiatan tersebut, dan akan terus berkomunikasi dengan berbagai pihak serta mitra sponsor yang selama ini bersama dengan KTNA, petani dan nelayan.
“Harapan kami dengan pagu penganggaran sekian nanti kami juga minta dukungan ketua (Ketua KTNA Nasional-red) dan jajaran terhadap bagaimana upaya kita untuk mengorganisir terkait dengan beberapa mitra sponsor kita yang selama ini bersama-sama dengan KTNA, petani dan nelayan, ” ucap Edi Damansyah.
Edi Damansyah juga menyarankan tema tidak keluar dari tema pangan. Hal tersebut menurutnya menyesuaikan dengan kebijakan nasional khususnya yang berkaitan dengan target kebijakan nasional pada tahun 2025 swasembada pangan. (kk 07)
