Penyerangan bersenjata yang dilakukan oleh kelompok separatis Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat–Organisasi Papua Merdeka (TPNPB–OPM) terhadap aparat TNI-Polri di Bandara Aminggaru, Ilaga, 18 Juni 2025, menjadi bukti bahwa kelompok tersebut terus menjadi ancaman terhadap stabilitas keamanan dan keselamatan masyarakat di Papua Tengah. Tindakan penembakan terhadap objek vital seperti bandara, meskipun tidak menimbulkan korban jiwa, jelas merupakan aksi yang tidak bisa ditoleransi. Aksi ini menggambarkan betapa kelompok separatis ini tidak lagi membedakan targetnya, sehingga semakin mendesak bagi negara untuk bertindak tegas demi menjamin keselamatan seluruh warga negara.
Dalam situasi seperti ini, pemerintah, melalui aparat keamanan, tidak memiliki pilihan lain selain mengambil langkah-langkah tegas dan terukur. Tindakan penyisiran yang dilakukan oleh Satgas Damai Cartenz dan pasukan TNI dari Kopasgat AU merupakan respons atas serangan tersebut. Penelusuran dilakukan secara hati-hati di wilayah hutan sekitar bandara tanpa memasuki permukiman warga. Hal ini menunjukkan bahwa operasi yang dilakukan tetap mengindahkan prinsip perlindungan terhadap masyarakat sipil.
Sementara itu, tuduhan yang dilontarkan OPM harus disikapi dengan penuh kewaspadaan. Dalam dinamika konflik di Papua, informasi yang berasal dari kelompok bersenjata OPM sering kali sarat dengan kepentingan politis dan tidak berdiri di atas landasan fakta yang dapat diverifikasi secara independen. Pola komunikasi yang dibangun oleh OPM cenderung mengarahkan opini publik untuk meragukan legitimasi negara dan merusak kepercayaan terhadap institusi yang sah.
Penting untuk disadari bahwa di tengah upaya negara menjaga stabilitas dan keselamatan masyarakat, propaganda menjadi salah satu instrumen yang dipakai untuk menggiring narasi, terutama melalui penyebaran informasi yang belum tentu dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, publik diimbau untuk tidak terburu-buru mempercayai setiap klaim yang dilontarkan oleh pihak-pihak yang memiliki rekam jejak panjang dalam menentang kedaulatan negara.
Situasi di Bandara Aminggaru kini telah kembali aman dan aktivitas penerbangan pun sudah pulih. Namun, insiden ini memperkuat urgensi keberadaan pasukan pengaman di wilayah rawan konflik seperti Papua Tengah. Kehadiran TNI-Polri bukan untuk menakuti atau menekan masyarakat, melainkan sebagai garda terdepan dalam menjamin bahwa masyarakat Papua dapat hidup tanpa ancaman teror bersenjata yang merusak ketenangan dan menahan pembangunan.
Sebelumnya, operasi militer yang dilakukan di Kampung Aleleng, Distrik Tangma, Kabupaten Yahukimo, menunjukkan keberhasilan aparat dalam mengidentifikasi dan menindak kelompok bersenjata yang bertanggung jawab atas serangan terhadap warga sipil, termasuk pekerja pembangunan gereja. Dalam operasi tersebut, dua anggota OPM tewas setelah melakukan perlawanan bersenjata saat hendak ditangkap. Tindakan aparat ini merupakan bagian dari upaya menjaga kedaulatan negara sekaligus melindungi warga sipil dari ancaman kekerasan yang tidak berperikemanusiaan.
Keberhasilan operasi tersebut juga menyingkap sisi lain dari aktivitas kelompok separatis yang selama ini bersembunyi di balik narasi perjuangan. Ditemukannya barang bukti berupa senjata api, amunisi, serta peralatan komunikasi menegaskan bahwa kelompok ini beroperasi secara sistematis dan terorganisir, bukan sekadar gerakan sporadis. Lebih dari itu, indikasi keterlibatan OPM dalam pengrusakan hutan untuk kepentingan ilegal, seperti pengalihan fungsi hutan menjadi ladang ganja, menunjukkan penyimpangan serius yang tidak hanya merugikan negara, tetapi juga masyarakat Papua sendiri.
Hutan bagi masyarakat Papua bukan hanya sumber ekonomi, tetapi bagian dari identitas budaya dan spiritual. Ketika kawasan hutan dirusak oleh kelompok bersenjata untuk kepentingan ilegal, yang dipertaruhkan bukan hanya kelestarian alam, tetapi juga nilai-nilai luhur masyarakat adat Papua. Dalam konteks ini, langkah aparat keamanan untuk menjaga kelestarian hutan tidak hanya dimaknai sebagai tugas pengamanan, melainkan bagian dari penghormatan terhadap kearifan lokal dan perlindungan terhadap generasi masa depan Papua.
Pemerintah, melalui Panglima Koops Habema, Mayjen TNI Lucky Avianto menekankan bahwa penegakan hukum terhadap OPM akan dilakukan secara profesional dan terukur. Penegakan hukum akan tetap dikedepankan terhadap pelaku kekerasan, sembari pemerintah tetap terbuka bagi pihak yang menunjukkan itikad baik kembali ke pangkuan NKRI. Sebaliknya, pemerintah tetap membuka pintu bagi siapa pun yang bersedia kembali ke jalan damai dan bersama-sama membangun Papua dalam bingkai NKRI. Pendekatan dialogis dan pembinaan teritorial terus menjadi bagian dari strategi jangka panjang pemerintah untuk mewujudkan Papua yang aman dan sejahtera.
Dalam semua upaya ini, dukungan terhadap pemerintah merupakan suatu keniscayaan. Di tengah tantangan keamanan yang dihadapi, negara membutuhkan solidaritas dan kepercayaan dari seluruh elemen masyarakat. Dukungan publik terhadap aparat negara yang bekerja di garis depan, serta penolakan terhadap upaya-upaya separatis yang diselimuti propaganda, akan memperkuat posisi pemerintah dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah.
Ketegasan pemerintah dalam menangani aksi-aksi separatisme di Papua sejatinya bukan sekadar soal pertahanan, tetapi juga wujud dari kepedulian terhadap masyarakat Papua itu sendiri. Dengan menghadirkan rasa aman, mendorong rekonsiliasi, dan memastikan tidak ada lagi teror yang menghambat pembangunan, pemerintah menunjukkan keberpihakannya kepada masyarakat. Langkah-langkah yang diambil saat ini bukanlah pilihan yang mudah, namun merupakan langkah yang benar demi masa depan Papua yang damai dan bermartabat dalam lindungan Ibu Pertiwi.
)* Pegiat Literasi – Pemuda Papua Peduli Perdamaian
