Pemerintah Indonesia semakin optimis bahwa pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) akan menjadi motor penggerak ekonomi yang berkelanjutan. Presiden Prabowo Subianto secara resmi meluncurkan Danantara pada 24 Februari 2025 di Halaman Tengah Istana Kepresidenan, Jakarta.
Dalam kesempatan peluncuran Danantara, Presiden Prabowo menandatangani Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN serta Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2025 yang mengatur tata kelola badan investasi ini. Selain itu, Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 2025 juga ditandatangani untuk menetapkan dewan pengawas dan badan pelaksana Danantara.
Pemerintah telah menetapkan pendanaan awal Danantara sebesar 20 miliar dolar AS atau sekitar Rp 326 triliun, yang akan dialokasikan untuk mendanai 15–20 proyek bernilai miliaran dolar di sektor-sektor strategis. Presiden menegaskan bahwa inisiatif ini merupakan langkah transformatif guna menciptakan nilai tambah yang signifikan bagi negara.
Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen per tahun dengan adanya badan investasi ini. Danantara akan mengelola aset lebih dari 900 miliar dolar AS atau sekitar Rp 14.710 triliun, yang bersumber dari konsolidasi aset tujuh BUMN besar, termasuk Pertamina, PLN, Telkom, MIND.ID, Bank Mandiri, BNI, dan BRI.
Danantara diarahkan untuk berinvestasi di sektor strategis seperti energi terbarukan, manufaktur canggih, industri hilir, serta produksi pangan. Pemerintah berharap bahwa dengan pendekatan ini, Indonesia dapat meningkatkan daya saing global, memperkuat ketahanan energi dan pangan, serta menciptakan ekosistem bisnis yang lebih profesional dan transparan. Struktur kepemimpinan Danantara juga telah ditetapkan dengan Menteri BUMN, Erick Thohir sebagai Ketua Dewan Pengawas serta Menteri Investasi dan Hilirisasi, Rosan Roeslani sebagai Kepala Badan Pengelola.
Dukungan terhadap pembentukan Danantara datang dari berbagai pihak. Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, menyampaikan keyakinannya bahwa kebijakan ini akan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan pengelolaan yang profesional dan regulasi yang diperkuat, Danantara diyakini mampu menciptakan lapangan kerja yang luas serta mempercepat pembangunan infrastruktur ekonomi. Andre juga menegaskan bahwa pengawasan ketat akan memastikan badan investasi ini berjalan sesuai prinsip tata kelola yang baik dan memberikan manfaat optimal bagi negara.
Sementara itu, Kepala Ekonom Permata Bank, Josua Pardede, menilai kehadiran Danantara sebagai peluang besar bagi Indonesia untuk menarik lebih banyak investasi asing langsung (FDI). Dengan strategi diversifikasi portofolio yang mencakup investasi greenfield, brownfield, dan akuisisi strategis, Danantara diproyeksikan mampu memperkuat ekspansi ekonomi nasional.
Selain itu, Josua menilai bahwa badan investasi ini juga akan meningkatkan likuiditas pasar modal dan memperkokoh posisi Indonesia dalam ekonomi global. Menurutnya, leverage investasi yang bisa mencapai sepuluh kali lipat dari dividen BUMN akan membuka potensi mobilisasi modal yang signifikan bagi proyek strategis.
Pemerintah juga menegaskan bahwa Danantara akan menjadi instrumen utama dalam memperkuat sektor-sektor prioritas, termasuk hilirisasi sumber daya alam dan energi terbarukan. Investasi dalam industri hilir dan eksplorasi sumber daya alam, terutama sektor energi, diproyeksikan akan memastikan pasokan energi yang stabil guna mendukung pertumbuhan industri dan infrastruktur nasional. Dengan mengelola investasi dalam proyek energi terbarukan, Danantara juga sejalan dengan target transisi energi yang telah dicanangkan pemerintah.
Disamping itu, Danantara juga akan berperan dalam pengembangan proyek-proyek manufaktur canggih yang dapat meningkatkan nilai tambah sektor industri nasional. Penguatan industri manufaktur akan menjadi salah satu faktor utama dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi dan mengurangi ketergantungan terhadap impor barang jadi. Dengan investasi yang terarah, sektor industri Indonesia diharapkan mampu bersaing di pasar internasional, menciptakan produk-produk bernilai tambah tinggi yang dapat meningkatkan devisa negara.
Pemerintah menegaskan bahwa transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Danantara akan menjadi prioritas utama. Dengan regulasi yang telah disusun, setiap investasi yang dilakukan akan melalui proses evaluasi ketat guna memastikan manfaat jangka panjang bagi perekonomian nasional. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik serta menarik lebih banyak investor global untuk berpartisipasi dalam proyek-proyek yang dikelola Danantara.
Selain manfaat ekonomi makro, Danantara juga diproyeksikan akan memberikan dampak sosial yang signifikan. Dengan pembukaan lapangan kerja dalam berbagai sektor strategis, program ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mempersempit kesenjangan ekonomi di berbagai wilayah Indonesia. Pemerintah berkomitmen untuk memastikan bahwa dampak positif Danantara dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya oleh pelaku industri dan investor.
Keseriusan pemerintah dalam mengembangkan Danantara mencerminkan visi besar Indonesia untuk mencapai status negara maju pada 2045. Dengan fondasi ekonomi yang kuat dan strategi investasi yang tepat, Indonesia memiliki peluang besar untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pemerintah optimis bahwa melalui Danantara, potensi ekonomi Indonesia dapat dimanfaatkan secara maksimal guna meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat.
)* Pengamat Ekonomi
