JAKARTA – Media sosial tengah diramaikan oleh seruan untuk menarik uang tabungan dari bank-bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) atau Bank BUMN. Ajakan ini muncul seiring dengan pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BP Danantara), yang dijadwalkan akan diluncurkan pada 24 Februari 2025. Pemerintah menegaskan bahwa Danantara adalah langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi pengelolaan aset negara.
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, menanggapi keresahan publik terkait ajakan penarikan dana dari bank BUMN. Danantara dibentuk dengan skema kerja sama yang terbuka (joint venture), sehingga pengelolaannya lebih efisien dan transparan. Luhut meminta masyarakat tidak terpengaruh oleh provokasi yang beredar di media sosial.
“Danantara merupakan keputusan yang sangat strategis oleh pemerintah. Skema joint venture ini memungkinkan perusahaan-perusahaan terkait menjadi lebih efisien, lebih transparan, dan dapat diawasi dengan jelas,” kata Luhut.
Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa kehadiran Danantara akan membawa dampak besar bagi perekonomian nasional.
“Danantara akan menginvestasikan sumber daya alam dan aset negara kita ke dalam proyek-proyek berkelanjutan dan berdampak tinggi, yang bertujuan untuk memperkuat ekonomi nasional dan menciptakan lapangan kerja,” ujar Presiden Prabowo.
Selain itu, Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya pengawasan yang ketat terhadap Danantara. Ia bahkan mengajak para mantan presiden dan pemimpin organisasi keagamaan untuk turut serta dalam mengawasi pengelolaan Danantara. “Saya meminta semua presiden sebelum saya serta para pemimpin NU, Muhammadiyah, KWI, dan lainnya untuk ikut membantu mengawasi Danantara,” imbuh Presiden Prabowo.
Menanggapi pembentukan Danantara, PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. menyatakan dukungannya terhadap langkah strategis pemerintah ini. VP Corporate Communication Telkom, Andri Herawan Sasoko, menegaskan bahwa Telkom akan terus berkomitmen dalam mendukung kebijakan pemerintah untuk menciptakan nilai tambah bagi perekonomian nasional.
“Kami akan terus mengikuti perkembangan kebijakan ini dan memberikan dukungan sesuai dengan arahan pemerintah,” ungkap Andri.
Danantara merupakan lembaga super holding yang menaungi berbagai perusahaan BUMN strategis, termasuk Bank Mandiri, BRI, BNI, Pertamina, PLN, Telkom, dan MIND ID. Dengan total aset lebih dari US$ 900 miliar atau sekitar Rp 14.615 triliun, Danantara bertujuan untuk mengoptimalkan investasi negara dalam berbagai sektor, seperti energi terbarukan, manufaktur, dan produksi pangan.
Dengan adanya komitmen pemerintah terhadap transparansi dan akuntabilitas, serta dukungan dari berbagai pihak, diharapkan masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh ajakan-ajakan yang tidak bertanggung jawab. Danantara diharapkan dapat menjadi tonggak baru dalam pengelolaan aset negara yang lebih profesional, efisien, dan berdampak positif bagi ekonomi Indonesia.
(*/rls)
