Jakarta – Pemerintah menunjukkan komitmen kuat dalam menjaga mutu Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan mengambil langkah tegas terhadap temuan bahan pangan yang tidak layak konsumsi. Sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dihentikan sementara operasionalnya sebagai bagian dari mekanisme pengendalian mutu yang ketat dan transparan.
Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, menegaskan bahwa penghentian operasional dilakukan sebagai respons atas persoalan kualitas makanan yang ditemukan di lapangan.
“SPPG yang mengalami kejadian kami hentikan operasionalnya, dan lamanya penghentian tergantung seberapa berat kasus yang terjadi,” kata Dadan.
Menurutnya, keputusan tersebut bukan langkah sepihak, melainkan bagian dari sistem pengawasan mutu makanan yang disalurkan kepada para penerima manfaat. Durasi penghentian berbeda-beda, bergantung pada tingkat pelanggaran atau persoalan yang ditemukan. Jika kasus dinilai berat, masa evaluasi akan berlangsung lebih panjang.
Langkah ini diambil setelah adanya laporan gangguan kesehatan yang diduga berkaitan dengan kualitas makanan MBG. Pemerintah memastikan setiap laporan diverifikasi secara menyeluruh sebelum keputusan diambil.
Dadan menegaskan bahwa BGN kini memperkuat sistem pengendalian kualitas, mulai dari seleksi bahan baku, proses pengolahan, hingga standar penyajian di setiap SPPG. Selain itu, setiap satuan pelayanan diminta lebih transparan dalam menyampaikan informasi terkait menu makanan, nilai gizi, serta harga komponen bahan.
Ia juga menekankan bahwa bahan pangan dalam program MBG tetap mengutamakan sumber daya lokal, namun kualitas menjadi prioritas utama. Jika ditemukan bahan pangan yang tidak layak, distribusi diminta untuk ditunda daripada memaksakan penyaluran makanan dengan mutu yang diragukan. BGN, lanjutnya, tidak ragu menghentikan operasional satuan pelayanan yang tidak memenuhi standar keamanan pangan.
Sementara itu, Wakil Kepala BGN, Nanik S Deyang, menyampaikan bahwa hingga hari ke-9 pelaksanaan Ramadan, sebanyak 47 SPPG telah dihentikan sementara operasionalnya.
“Kami tidak menolerir penyimpangan standar pangan dalam program ini. Setiap temuan langsung ditindak dengan penghentian operasional sementara untuk evaluasi menyeluruh,” ujar Nanik.
Ia menjelaskan bahwa keputusan tersebut diambil setelah proses verifikasi lapangan dan laporan berjenjang oleh tim pengawasan wilayah. Evaluasi tidak hanya mencakup produk makanan, tetapi juga manajemen dapur, rantai distribusi, serta prosedur kontrol kualitas.
“Program MBG menyangkut kesehatan anak-anak dan kredibilitas negara dalam menjamin asupan gizi. Karena itu, pengawasan kami lakukan secara ketat dan transparan,” tegasnya.
Langkah tegas ini menegaskan bahwa pemerintah tidak kompromi terhadap kualitas dan keamanan pangan. Dengan pengawasan yang diperketat, MBG diharapkan tetap menjadi program unggulan yang menjamin kesehatan generasi muda sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap tata kelola program nasional.
