Jakarta – Dukungan terhadap pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 RI, H.M. Soeharto, terus menguat seiring dengan pandangan yang lebih objektif terhadap perjalanan sejarah bangsa. Hasil survei Intelligence and National Security Studies (INSS) tahun 2025 menunjukkan, sebanyak 84,25 persen publik menilai Soeharto layak mendapat gelar Pahlawan Nasional. Alasan dominan yang muncul adalah jasa besar Soeharto dalam pembangunan ekonomi dan menjaga stabilitas nasional.
Direktur Eksekutif ToBe Institute, Mochamad Imamudinussalam, S.I.Kom, menegaskan perlunya membaca sejarah secara utuh tanpa bias politik masa lalu. “Kita harus membaca sejarah dengan kepala dingin dan perspektif utuh. Soeharto adalah bagian penting dari perjalanan republik ini, dengan jasa yang nyata dan kontribusi besar terhadap menjaga kedaulatan bangsa dari agresi militer asing dan juga terhadap pembangunan nasional,” ujarnya. Ia menambahkan, konteks kepemimpinan Soeharto tidak bisa dilepaskan dari situasi geopolitik yang penuh ancaman pada masa itu, ketika Indonesia baru keluar dari konflik ideologis dan menghadapi risiko disintegrasi nasional.
Hasil survei INSS juga mencatat bahwa 86,67 persen responden mendukung pemerintah untuk menilai kembali jasa Soeharto secara objektif tanpa kepentingan politik. Publik menilai jasa terbesar Soeharto ada di bidang pertanian—terutama melalui keberhasilan swasembada beras—serta dalam memperkuat ekonomi nasional dan menjaga stabilitas politik. Lebih dari separuh responden, yakni 55,17 persen, percaya bahwa pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto akan memperkuat semangat nasionalisme bangsa.
Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, turut menyatakan dukungan atas penghargaan tersebut. “Dengan perjalanan waktu masa jabatan 32 tahun yang cukup lama, sukar juga kita menghilangkan objektivitas bahwasanya sosok Presiden Soeharto telah memberikan posisi dan peran besar bagi bangsa ini,” ujarnya. Ia menilai Soeharto telah banyak memberi kebijakan positif yang berdampak luas bagi kesejahteraan rakyat.
Sementara itu, Guru Besar Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Abdul Haris Fatgehipon, menilai pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada para mantan presiden seharusnya dipandang sebagai bentuk penghormatan negara kepada para pemimpin bangsa. “Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai para pendahulunya. Mengapresiasi jasa mereka bukan berarti menutup mata terhadap kekurangan, tetapi menempatkan sejarah dalam bingkai keadilan,” katanya.
Survei INSS juga mencatat bahwa publik kini semakin rekonsiliatif dan pragmatis dalam memandang sejarah politik Indonesia. Nilai-nilai kepemimpinan Soeharto seperti pembangunan berkelanjutan, disiplin, dan nasionalisme dinilai masih relevan untuk generasi kini. Temuan ini memperkuat pandangan bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak berhenti belajar dari sejarah dan berani memberi penghargaan kepada pemimpin yang telah memberi fondasi kuat bagi kemajuan Indonesia.
