JAKARTA, Pemerintah terus mengakselerasi strategi hilirisasi sebagai upaya meningkatkan pendapatan negara dan memperkuat ketahanan ekonomi nasional di tengah gejolak global. Hilirisasi nikel menjadi sorotan utama karena dinilai mampu menghasilkan nilai tambah signifikan dan membuka jalan bagi pembangunan industri baterai kendaraan listrik (EV) yang terintegrasi dan berkelanjutan.
Sejak diberlakukannya larangan ekspor bijih nikel pada 2014, lonjakan ekspor produk olahan nikel meningkat drastis dari sekitar US$ 1 miliar menjadi lebih dari US$ 33,64 miliar pada 2024. Capaian ini mendorong pertumbuhan industri pengolahan, menciptakan ribuan lapangan kerja, serta memperkuat posisi Indonesia sebagai eksportir nikel olahan terbesar di dunia. Pemerintah kini melangkah ke fase berikutnya dengan membangun ekosistem baterai EV terintegrasi, mencakup produksi prekursor hingga perakitan kendaraan listrik.
Wakil Ketua Komite Hilirisasi Mineral dan Batubara Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Djoko Widayatno menilai hilirisasi telah mencetak capaian strategis bagi perekonomian nasional.
“Ekspor nikel olahan naik dari Rp 17 triliun pada 2014 menjadi Rp 510 triliun pada 2023. Ini capaian luar biasa yang menjadi fondasi transisi ekonomi hijau,” ujar Djoko.
Djoko menekankan pentingnya mendorong hilirisasi ke arah pengembangan produk akhir seperti baterai EV.
“Nilai tambah mixed hydroxide precipitate (MHP) bisa mencapai 120 kali dari bijih mentah, dan sel baterai EV bisa mencapai 642 kali lipat. Karena itu, nikel kelas satu sebaiknya difokuskan untuk baterai EV, bukan hanya stainless steel,” jelasnya.
Ia juga menyarankan penguatan tata kelola lingkungan, pelatihan SDM lokal, dan transfer teknologi agar industri ini benar-benar inklusif dan berkelanjutan.
Pada forum Jakarta Geopolitical Forum IX/2025, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia menyoroti ketidakpastian global yang mendorong negara-negara untuk lebih protektif terhadap kepentingan nasional. Menurutnya, hilirisasi adalah jawaban atas dinamika geopolitik dan kebutuhan transformasi energi dari fosil ke energi terbarukan.
“Pemerintah merumuskan peta jalan hilirisasi di semua sektor komoditas. Kami sudah bentuk Kementerian Investasi dan Hilirisasi, Satgas Hilirisasi, serta Danantara sebagai sumber pembiayaan nasional,” kata Bahlil.
Ia menambahkan bahwa hilirisasi tak hanya soal nilai ekonomi, tetapi juga strategi geopolitik dan ketahanan energi nasional.
Sementara itu, Sekretaris Bidang Kebijakan Ekonomi DPP Partai Golkar, Abdul Rahman Farisi, menyambut positif kebijakan hilirisasi yang dinilai membawa keadilan ekonomi bagi daerah. Ia mendorong pemerintah daerah untuk aktif memberdayakan pelaku usaha lokal dan menggunakan Dana Bagi Hasil (DBH) untuk pelatihan tenaga kerja dan penguatan UMKM.
“Presiden Prabowo dan Menteri Bahlil menunjukkan arah baru hilirisasi sebagai strategi pembangunan daerah. Ini peluang untuk menjadikan desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru,” ucap Abdul.
Dia optimistis, arah pembangunan nasional kini ditopang oleh dua mesin utama: hilirisasi SDA di pedesaan dan industri modern di perkotaan.
“Indonesia bisa terbang dengan dua mesin sekaligus menuju kesejahteraan rakyat, sejalan dengan visi Asta Cita pemerintahan Prabowo-Gibran,” tuturnya.
Dengan komitmen kuat dari pemerintah pusat dan daerah, serta dukungan lintas sektor, hilirisasi kini bukan sekadar jargon kebijakan, melainkan jalan nyata menuju transformasi ekonomi nasional yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan. (*/rls)
