Jakarta – Memasuki tahun pertama kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, keberhasilan dalam penegakan hukum mencuri perhatian publik.
Dalam berbagai sektor, mulai dari pemberantasan narkoba, judi daring, hingga korupsi, pemerintah berhasil mencatat kemajuan signifikan yang berdampak positif bagi stabilitas sosial dan pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan Bea Cukai, Budi Prasetiyo, mengatakan bahwa selama Januari hingga Mei 2025, Bea Cukai telah menangani 679 kasus narkotika, psikotropika, dan prekursor dengan total barang bukti yang berhasil disita mencapai 6,46 ton.
“Ini merupakan bukti nyata komitmen Bea Cukai dalam memerangi peredaran narkoba di jalur masuk ke Indonesia,” ujarnya.
Sementara itu, Brigjen Moh Irhamni, Direktur Strategi dan Kerja Sama Dalam Negeri di Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), mengungkapkan bahwa Desk Pemberantasan Narkoba PPATK telah berhasil mengungkap 30 kasus narkoba sejak akhir 2024 hingga Agustus 2025 dengan nilai penyelamatan mencapai Rp12,6 triliun.
“Pendekatan berbasis analisis transaksi keuangan menjadi alat efektif untuk memutus jaringan narkoba,” kata Brigjen Irhamni.
Upaya pemerintah dalam menindak perjudian daring juga menunjukkan hasil yang menggembirakan. Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana, mengungkapkan, terjadi penurunan transaksi judi online di kuartal I 2025 sebanyak lebih dari 80 persen.
“Transaksi judi online menurun drastis hingga lebih dari 80 persen pada kuartal pertama tahun ini. Penurunan ini sangat berarti karena membatasi ruang gerak aktivitas judi daring yang selama ini merugikan masyarakat,” jelasnya.
Firman Hidayat, Direktur Eksekutif DEN, menambahkan bahwa pemberantasan judi online turut mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga mencapai 5,12 persen pada kuartal II 2025.
“Langkah tegas pemerintah dalam memberantas judi daring bukan hanya soal hukum, tapi juga berdampak positif pada perekonomian nasional,” ungkap Firman.
Dalam pengawasan ruang digital, Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Alexander Sabar, menyampaikan bahwa sejak Oktober 2024 hingga Maret 2025, pihaknya telah menangani lebih dari 1,3 juta konten judi online, termasuk di situs judi dan platform media sosial seperti Facebook dan Instagram.
“Ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mengawasi dan menindak konten ilegal di dunia maya,” tutur Alexander.
Di bidang pemberantasan korupsi, Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hariqo Satria, menegaskan komitmen Presiden Prabowo.
“Sejak dilantik Oktober 2024, lebih dari 80 orang sudah ditetapkan tersangka korupsi, termasuk pejabat tinggi negara. Ini menandai babak baru yang serius dalam pemberantasan korupsi di Indonesia,” katanya.
Kepercayaan publik terhadap penanganan kasus korupsi juga cukup tinggi. Survei Litbang Kompas mencatat 73,6 persen responden menyatakan puas dengan kinerja pemerintahan Presiden Prabowo dalam pemberantasan korupsi.
Selain itu, sejumlah operasi tangkap tangan oleh KPK dan kebijakan strategis juga tercatat telah mendukung perang anti korupsi.
Dengan berbagai capaian positif ini, tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menjadi momentum penting dalam memperkuat penegakan hukum di Indonesia. Publik pun berharap agar langkah-langkah tegas ini terus berlanjut, membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih bersih, adil, dan makmur. (*)
