Jayapura — Upaya pemerintah dalam membuka akses pendidikan berkualitas di Papua semakin nyata dengan dimulainya pembangunan Sekolah Rakyat. Program ini mendapat perhatian serius dari Kementerian Sosial (Kemensos) yang menegaskan pentingnya ketersediaan lahan legal untuk menunjang kelancaran pembangunan.
Kepala Balai Besar Kemensos Regional VI, Jhon Mampioper, menyampaikan bahwa baru tiga kabupaten di Papua yang memenuhi syarat pembangunan Sekolah Rakyat, yakni Kabupaten Jayapura, Biak Numfor, dan Sarmi. “Seluruh Tanah Papua, baru tiga kabupaten yang memenuhi syarat. Tanah yang disiapkan harus clear and clean,” ujar Jhon Mampioper.
Menurutnya, Sekolah Rakyat dirancang dengan pola asrama (boarding school) dan diprioritaskan bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera. Seluruh siswa akan mendapat pembinaan penuh di lingkungan yang aman dan kondusif sehingga menunjang hasil belajar yang lebih baik.
“Sekolah Rakyat menyediakan akses pendidikan yang baik dan bermutu bagi anak-anak dari keluarga miskin. Mereka punya hak yang sama,” tegas Jhon Mampioper.
Selain itu, ia juga mengapresiasi kesiapan Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama yang telah menyediakan lahan seluas 100 hektare di Kampung Tamoge, Distrik Nikiwar, untuk pembangunan Sekolah Rakyat. Jhon menekankan bahwa dukungan pemerintah daerah menjadi faktor penting dalam mempercepat realisasi program pendidikan unggulan tersebut.
Sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah menanggung seluruh biaya pendidikan, kebutuhan hidup, dan penggunaan fasilitas asrama bagi siswa. Tidak hanya itu, orang tua siswa juga akan menerima program bantuan sosial pemberdayaan masyarakat agar kesejahteraan keluarga semakin meningkat.
Menteri Sosial, Saifullah Yusuf (Gus Ipul), menegaskan bahwa program Sekolah Rakyat akan terus diperluas sesuai target Presiden.
“Alhamdulillah, yang 100 titik tuntas mulai rekrutmen siswa, guru, dan tenaga kependidikan. Kita melangkah lagi untuk merencanakan 100 titik lagi di tahun ini,” kata Gus Ipul.
Dalam upaya memperkuat implementasi, Kemensos juga menggandeng Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) dengan memanfaatkan Balai Latihan Kerja (BLK) dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).
“Sesuai arahan Presiden RI Prabowo Subianto, kami berkolaborasi dengan Kemenaker untuk memanfaatkan 41 BLK agar Sekolah Rakyat bisa menjangkau lebih banyak anak-anak dari keluarga tidak mampu,” tambah Gus Ipul.
Kehadiran Sekolah Rakyat di Papua tidak hanya menciptakan ruang pendidikan yang lebih luas, tetapi juga memberikan harapan baru bagi generasi muda. Dengan dukungan penuh pemerintah pusat dan daerah, serta komitmen berbagai pemangku kepentingan, program ini diyakini mampu mengangkat kualitas sumber daya manusia di tanah Papua. (^)
