Jakarta – Pemerintah memperkuat mekanisme pengawasan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan melibatkan pihak sekolah dalam proses pemantauan pelaksanaan di lapangan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan kualitas layanan tetap terjaga sekaligus mempercepat penanganan terhadap berbagai keluhan yang muncul selama program berjalan.
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, meminta sekolah untuk aktif mengawasi jalannya program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Zulhas pun mengimbau sekolah untuk aktif menyampaikan keluhan jika menemukan layanan yang tidak sesuai standar, baik melalui SPPG maupun fasilitas pengaduan pemerintah.
“Kami juga mengimbau kalau sekolah-sekolah di mana pun berada, kalau ada yang tidak sesuai bisa menyampaikan keberatan kepada SPPG. Menyampaikan keberatan sekali, dua kali, tiga kali. Pasti di sini ada namanya call center, di kantor saya ada namanya command center. Jadi kita akan cepat untuk menindaklanjuti,” kata Zulhas.
Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, menjelaskan bahwa sekolah dilibatkan dalam pengawasan mulai dari kualitas makanan, ketepatan distribusi, hingga pelaporan kendala operasional. Ia menyebut bahwa pihak sekolah menjadi mitra strategis dalam memastikan layanan berjalan sesuai standar.
“Sekolah memiliki posisi penting untuk memberikan masukan langsung terkait pelaksanaan program,” katanya.
Dadan menambahkan bahwa pemerintah juga membuka jalur pelaporan yang lebih cepat agar setiap aduan dapat segera ditindaklanjuti. Menurutnya, sistem evaluasi berbasis laporan lapangan akan membantu meningkatkan kualitas layanan secara berkelanjutan.
“Kami ingin setiap keluhan ditangani cepat agar kualitas program tetap terjaga,” ujarnya.
Selain itu, keterlibatan guru dan tenaga kependidikan dinilai penting untuk memastikan pelaksanaan MBG berlangsung tertib dan sesuai kebutuhan siswa. Pengawasan langsung dari lingkungan sekolah diharapkan dapat membantu mendeteksi kendala sejak dini sekaligus mempercepat koordinasi dengan pihak pelaksana program.
Partisipasi sekolah juga menjadi sarana evaluasi yang lebih objektif karena pihak pendidik dapat memantau respons siswa terhadap menu, kualitas makanan, serta ketepatan distribusi harian. Masukan dari sekolah akan menjadi bahan perbaikan berkelanjutan agar pelaksanaan program semakin efektif dan sesuai kebutuhan penerima manfaat.
Melalui keterlibatan sekolah dan penguatan sistem pengawasan, pemerintah optimistis pelaksanaan MBG dapat berjalan lebih efektif dan responsif. Langkah ini menjadi bagian dari komitmen untuk memastikan program tidak hanya luas jangkauannya, tetapi juga terjaga kualitas dan akuntabilitasnya.
