JAKARTA — Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meresmikan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) pada Senin, (24/2), di Halaman Tengah Istana Kepresidenan Jakarta.
Langkah tersebut menandai era baru dalam pengelolaan investasi strategis nasional yang lebih terstruktur dan efisien.
Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana menegaskan bahwa peluncuran tersebut merupakan bagian dari transformasi investasi negara.
Ia juga menambahkan bahwa badan investasi tersebut sejalan dengan komitmen pemerintah dalam mewujudkan Astacita.
“Ini juga merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam mewujudkan Astacita, yakni visi besar untuk membawa perekonomian Indonesia ke level yang lebih tinggi melalui investasi berkelanjutan dan inklusif,” lanjutnya.
Presiden Prabowo Subianto resmi meneken Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Prabowo juga telah menunjuk Dewan Pengawas Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).
“Pada hari ini, hari Senin tanggal 24 Februari 2025, saya, Presiden Republik Indonesia, menandatangani Undang-Undang Nomor Satu tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor Sembilan Belas tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara,” ungkap Prabowo di Istana Negara, Jakarta, Senin (24/2/2025).
Dalam pidatonya pada World Governments Summit 2025, Prabowo Subianto menyampaikan bahwa Danantara mengoptimalkan investasi nasional dengan mengelola aset negara secara strategis.
“Danantara menginvestasikan sumber daya alam dan aset negara ke dalam proyek-proyek berdampak tinggi yang berkelanjutan di berbagai sektor seperti energi terbarukan, manufaktur canggih, industri hilir, produksi pangan, dan lain-lain,” ujar Prabowo.
Evaluasi awal menunjukkan bahwa Danantara mengelola aset senilai lebih dari US$ 900 miliar, dengan pendanaan awal mencapai US$ 20 miliar.
Proyek-proyek tersebut dapat mempercepat target pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga delapan persen dalam lima tahun ke depan.
Kepala Danantara Muliaman Darmansyah Hadad menegaskan bahwa badan ini bertugas mengelola investasi negara di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Presiden menginginkan pengelolaan investasi yang lebih terpadu dan tidak lagi berjalan sendiri-sendiri,” ujar Muliaman di Istana Kepresidenan Jakarta.
Ia juga menekankan bahwa aset pemerintah yang sebelumnya tersebar digabung dan dikelola secara strategis untuk meningkatkan efisiensi investasi nasional.
Keberadaan Danantara diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan aset negara serta memperkuat daya saing ekonomi nasional di kancah global. (*)
