Jakarta – Dalam upaya menyelaraskan visi dan misi antara pemerintah pusat dan daerah, kegiatan retreat kepala daerah digelar pada 21-28 Februari 2025. Acara ini diikuti oleh kepala daerah hasil Pilkada 2024 di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, tempat Presiden dan Kabinet sebelumnya melakukan retreat.
Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda menekankan pentingnya retreat ini sebagai wadah bagi kepala daerah untuk menyampaikan aspirasi serta masukan mereka. Menurutnya, kegiatan ini tidak hanya bertujuan untuk menyinkronkan program pemerintah pusat dengan daerah, tetapi juga sebagai forum komunikasi dua arah guna memastikan kebijakan yang diimplementasikan di daerah tidak menyimpang dari tujuan nasional.
“Saya tentu sangat berharap retreat yang diselenggarakan 8-9 hari ke depan itu bukan hanya dalam konteks sinkronisasi program pusat dengan daerah, tetapi juga ajang untuk daerah menyampaikan berbagai macam masukan, aspirasi yang nanti pada akhirnya kita bisa membuat ‘tabulasi’,” ujar Rifqinizamy.
Meskipun demikian, Rifqinizamy menegaskan bahwa pemerintah daerah juga harus diberikan ruang dalam menerapkan kebijakan-kebijakan otonom. Ia mengajak seluruh pihak untuk berpikir positif dalam membangun hubungan antara pemerintah pusat dan daerah agar tetap harmonis dan efektif.
“Saya meyakini yang terjadi sampai dengan detik ini karena kami di Komisi II DPR RI mengurusi urusan pemerintahan daerah, itu adalah keinginan untuk memastikan berbagai macam program-program pusat bisa dilaksanakan dengan baik, dengan benar oleh daerah. Termasuk juga agar daerah itu tidak sewenang-wenang ‘menggunakan’ kewenangan otonominya,” tambahnya.
Retreat ini mencakup berbagai kegiatan seperti pelatihan fisik, diskusi strategi, dan pembekalan intensif. Diharapkan para kepala daerah yang mengikuti program ini dapat lebih memahami dan menjalankan kebijakan nasional dengan baik, sehingga pembangunan di daerah dapat berjalan selaras dengan arah pembangunan nasional yang diusung oleh Presiden Prabowo.
Kegiatan retreat ini dibagi menjadi dua gelombang, untuk memastikan efektivitas serta optimalisasi hasil yang diharapkan. Dengan adanya program ini, pemerintah berharap bahwa kepala daerah memiliki pemahaman yang sama dalam menjalankan program kerja serta menjaga stabilitas pemerintahan di tingkat daerah.
Selain itu, kegiatan ini juga menjadi ajang membangun jaringan dan kolaborasi antar kepala daerah untuk berbagi pengalaman serta best practice dalam mengelola pemerintahan daerah secara efektif dan efisien. Dengan sinergi yang kuat, diharapkan seluruh daerah dapat berkontribusi secara maksimal dalam mendukung kebijakan nasional demi kemajuan bangsa.
(*)
