JAKARTA – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Tanah Papua menunjukkan penguatan serius dari pemerintah pusat, baik dari sisi anggaran, jangkauan layanan, maupun dampak sosial ekonomi. Skema pembiayaan yang disesuaikan dengan kondisi wilayah menjadi penanda bahwa pembangunan gizi nasional dijalankan secara adil dan kontekstual, terutama bagi daerah dengan tantangan geografis tinggi seperti Papua.
Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, menyampaikan bahwa alokasi anggaran MBG di Papua mencapai tiga kali lipat dibandingkan Pulau Jawa. Penjelasan tersebut disampaikan langsung dalam pertemuan bersama Presiden Prabowo Subianto dan para kepala daerah se-Papua di Istana Negara, Jakarta.
“Dengan total penerima manfaat kurang lebih 750 ribu penerima manfaat dengan dana yang akan turun ke sana tiga kali lipat dari yang di Jawa,” ujar Dadan Hindayana.
Kebijakan tersebut mencerminkan penyesuaian terhadap indeks kemahalan Papua. Jika di Pulau Jawa anggaran untuk 750 ribu penerima manfaat berada di kisaran Rp7,5 triliun, maka untuk Papua angkanya mencapai sekitar Rp25 triliun. Penyesuaian ini sekaligus memastikan kualitas layanan gizi tetap terjaga tanpa mengorbankan keberlanjutan program.
Dalam kesempatan yang sama, Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan komitmen pemerintah pusat agar program MBG benar-benar berjalan optimal di Papua, termasuk percepatan pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
“Anda kepala BGN punya rencana Maret sangat bagus, tapi kita berharap 17 Agustus semua SPPG untuk Papua harus sudah bekerja dan sudah berproduksi,” tegas Prabowo Subianto.
Target tersebut mempertimbangkan kondisi medan dan infrastruktur Papua yang tidak mudah. Hingga kini, BGN mencatat 179 SPPG telah terbentuk di seluruh Papua, dari target total 2.500 SPPG. Minat investor juga terus menguat, dengan ratusan pihak telah mendaftar untuk terlibat dalam pembangunan dapur MBG di berbagai daerah.
Dari tingkat regional, pelaksanaan MBG di Papua Tengah menunjukkan hasil konkret. Kepala Regional BGN Provinsi Papua Tengah, Nalensius Situmorang, menyebut program ini telah menjangkau puluhan ribu penerima manfaat sepanjang 2025.
“Dari total tersebut, sebanyak 45.368 penerima merupakan anak sekolah, sedangkan 1.503 lainnya terdiri dari balita serta ibu hamil dan menyusui,” ujar Nalensius Situmorang.
Keberadaan 30 SPPG yang telah beroperasi di Papua Tengah tidak hanya memperkuat distribusi gizi, tetapi juga membuka lapangan kerja baru. Ratusan tenaga kerja lokal terserap, memperlihatkan bahwa MBG memberi efek berganda bagi kesejahteraan masyarakat.
Dampak serupa juga terlihat secara lebih luas di Tanah Papua. Anggota Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, Billy Mambrasar, menilai manfaat MBG sudah terasa meski cakupan program belum sepenuhnya mencapai target.
“Tidak hanya bagi kesehatan dan tumbuh kembang anak-anak Papua, tetapi juga dalam penyerapan ribuan tenaga kerja lokal, khususnya Orang Asli Papua,” pungkas Billy Mambrasar.
Dengan penguatan anggaran, perluasan SPPG, dan keterlibatan daerah serta investor, MBG di Papua bergerak menjadi fondasi penting dalam menyiapkan generasi yang lebih sehat dan berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045.
