Jakarta — Presiden Prabowo Subianto secara resmi menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) yang ditujukan untuk mempercepat penanganan permasalahan di Pulau Enggano, Bengkulu. Keputusan ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam memperkuat pembangunan di wilayah terluar dan terdepan Indonesia yang selama ini masih menghadapi berbagai tantangan infrastruktur dan aksesibilitas.
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan bahwa penerbitan Inpres ini merupakan hasil dari koordinasi intensif antara lembaga legislatif dan kementerian terkait.
“Kami mengadakan rapat koordinasi dengan kementerian-kementerian terkait dan dengan hasil sinkronisasi pembagian tugas agar permasalahan cepat selesai, dan untuk sebagai payung maka diteken Inpres yang tadi ditandatangani oleh Pak Prabowo,” kata Dasco di Jakarta.
Ia menegaskan pentingnya keterlibatan langsung pemerintah pusat agar permasalahan Enggano dapat segera diatasi.
“Oleh karena itu, penanganannya perlu cepat dan perlu turun tangan pemerintah dari pusat,” imbuhnya.
Langkah Presiden Prabowo ini juga disambut positif oleh Ketua DPR RI, Puan Maharani. Ia menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola pulau-pulau di seluruh Indonesia. Menurutnya, kejadian di Pulau Enggano harus menjadi momentum perbaikan tata administrasi kepulauan.
”Kami sudah meminta kepada pemerintah dan berkoordinasi untuk mengevaluasi pengelolaan serta menata ulang administrasi pulau-pulau yang ada di Indonesia. Jangan sampai ada salah penggunaan pulau-pulau di Indonesia,” ujar Puan.
Lebih lanjut, Puan menekankan bahwa DPR melalui komisi-komisi terkait akan mengawal proses pembenahan tersebut. Ia juga mengingatkan pentingnya mitigasi agar potensi permasalahan di wilayah kepulauan dapat diantisipasi sejak dini.
Respon positif terhadap terbitnya Inpres juga datang dari masyarakat setempat. Ketua Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Wilayah Bengkulu, Fahmi Arisandi, menyampaikan rasa terima kasih dan optimisme atas perhatian pemerintah pusat.
“Terima kasih untuk Ibu Rieke Diah Pitaloka, Komisi VI DPR yang sudah hadir ke Bengkulu dan mendorong komunikasinya ke Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad. Luar biasa, doa seluruh masyarakat Enggano akhirnya terjawab,” ucap Fahmi.
Ia menambahkan bahwa masyarakat Enggano kini menyambut dengan penuh harap langkah-langkah nyata yang akan dilakukan pasca penerbitan Inpres tersebut.
“Ada banyak jalan dan akan ada banyak orang lain yang berempati. Kami percaya itu. Dan kini, tinggal menunggu langkah selanjutnya,” tuturnya.
Terbitnya Inpres ini menandai babak baru dalam upaya pemerintah meningkatkan keadilan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk daerah terluar seperti Pulau Enggano. Presiden Prabowo tampaknya menunjukkan komitmen untuk tidak membiarkan ada satu pulau pun yang tertinggal, sesuai dengan visi pemerintah dalam memperkuat konektivitas nasional dan ketahanan wilayah.
Dengan dukungan lintas sektor dari DPR, masyarakat, serta elemen pemerintahan pusat dan daerah, harapan akan percepatan pembangunan dan pengentasan keterisolasian Pulau Enggano tampaknya semakin mendekati kenyataan.
Pulau Enggano yang merupakan salah satu pulau terluar Indonesia, belakangan dilaporkan mengalami keterisolasian akibat pendangkalan di jalur perairan sekitarnya. Dampaknya, distribusi logistik dan mobilitas masyarakat terganggu, serta perekonomian lokal ikut melemah.
