Jakarta — Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya reformasi tata kelola di lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan menekankan efisiensi, trans-paransi, dan pelayanan yang bersih dari praktik korupsi.
Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyerukan seluruh pejabat BUMN untuk bekerja dengan manajemen terbaik.
“Berilah yang terbaik untuk rakyat Indonesia, pengelolaan sumber daya harus dilakukan secara seefisien mungkin,” ujar Prabowo.
Ia juga menyoroti pentingnya memerangi segala bentuk pemborosan dan manipulasi agar ekonomi nasional bisa tumbuh secara berkelanjutan.
Prabowo menggarisbawahi bahwa Indonesia tengah berada dalam momentum kebang-kitan. Ia optimistis melalui kolaborasi antar lembaga dan dukungan masyarakat, Indone-sia bisa menjadi negara maju yang makmur dan berkeadilan.
“Negara yang sejahtera adalah negara yang rakyatnya menikmati kesejahteraan secara merata,” tegasnya.
Sejalan dengan itu, Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan, Fitra Faisal Hastiadi, menyampaikan bahwa proyek infrastruktur BUMN selama ini rentan terhadap kebocoran. Oleh karena itu, pemerintah mendorong pelibatan sektor swasta dalam pembangunan infrastruktur demi efisiensi anggaran.
Presiden Prabowo juga secara tegas mengkritisi model Penyertaan Modal Negara (PMN) ke BUMN yang dinilainya menjadikan perusahaan negara tidak efisien. Ia menyebut banyak BUMN terlalu bergantung pada suntikan dana pemerintah dan tidak memiliki dorongan untuk beroperasi layaknya perusahaan profesional.
Di sisi lain, DPR RI melalui Komisi XII menilai restrukturisasi manajemen BUMN sebagai langkah positif. Anggota Komisi XII, Jalal Abdul Nasir, menyebut pergantian direksi PT Aneka Tambang (Antam) sebagai momentum strategis dalam memperkuat tata kelola dan mempercepat hilirisasi sumber daya alam. Ia menekankan pentingnya kepemimpi-nan yang berintegritas, serta sinergi antara direksi dan komisaris untuk mencegah prak-tik rente dan konflik kepentingan.
Melalui langkah-langkah tersebut, diharapkan BUMN dapat menjadi pilar utama dalam pembangunan nasional yang efisien, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan rakyat serta keberlanjutan lingkungan.
Dengan penataan manajemen yang profesional serta sinergi antara direksi dan komisa-ris, diharapkan BUMN ke depan mampu bersaing secara global dan berpihak pada kepentingan nasional. Transformasi ini diyakini sebagai pondasi menuju kemandirian ekonomi Indonesia yang berkelanjutan.**
[edRW]
