JAKARTA — Pemerintah menegaskan komitmennya untuk memperkuat pemberantasan korupsi sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
Presiden Prabowo Subianto menempatkan agenda pemberantasan korupsi sebagai salah satu prioritas utama pemerintahan guna memastikan setiap program pembangunan berjalan tepat sasaran dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.
Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Presiden Prabowo secara konsisten mengingatkan seluruh jajaran pemerintahan untuk menjaga integritas dan memperkuat pengawasan dalam pelaksanaan program-program pemerintah.
“Beliau berulang kali menyampaikan salah satu yang harus kita pastikan semuanya adalah kita harus perang melawan korupsi,” ujar Prasetyo Hadi.
Menurut Prasetyo, pemerintah menghormati seluruh proses hukum yang sedang berjalan dan mendukung penuh langkah aparat penegak hukum dalam menindak setiap bentuk tindak pidana korupsi.
“Pemerintah menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Pada kesempatan ini kami juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh aparat penegak hukum, baik Kejaksaan, Kepolisian, maupun Komisi Pemberantasan Korupsi yang terus bekerja keras dalam upaya bersama memerangi tindak pidana korupsi,” kata Prasetyo.
Pemerintah juga memastikan bahwa proses hukum terhadap pejabat yang tersangkut kasus korupsi tidak akan mengganggu pelayanan kepada masyarakat. Koordinasi lintas kementerian terus dilakukan untuk menjaga keberlangsungan pelayanan publik dan pelaksanaan program prioritas nasional.
Sebagai bentuk keseriusan dalam memperkuat sistem pengawasan, Presiden Prabowo menyatakan kesiapan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan lembaga pengawasan dan aparat penegak hukum. Dalam Konsolidasi Nasional Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Bogor, Presiden secara tegas meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Kejaksaan Agung menyampaikan kebutuhan yang diperlukan guna memperkuat pengawasan keuangan negara.
“Kepala BPKP, apa yang kau butuh? Kalau kau perlu tambahan personel, berapa saja kau butuh, saya penuhi. Ketua KPK, berapa saja yang kau perlu, lapor, saya penuhi. Jaksa Agung, berapa saja yang kau perlu, saya penuhi,” tegas Presiden Prabowo.
Kepala Negara menegaskan bahwa penguatan lembaga pengawasan merupakan langkah penting untuk memastikan tidak ada kebocoran anggaran maupun penyalahgunaan uang negara.
“Saya tidak mau uang rakyat dicuri dan tidak ada pengecualian,” ujar Presiden.
Menanggapi arahan tersebut, Ketua KPK Setyo Budiyanto menyatakan bahwa pihaknya melihat pernyataan Presiden sebagai bentuk dukungan nyata terhadap agenda pemberantasan korupsi di Indonesia.
“Sebenarnya kami melihatnya dari sisi pernyataan beliau menunjukkan sebuah komitmen ya ketegasan, kemudian dukungan terhadap proses pemberantasan tindak pidana korupsi. Kemudian juga tidak ada intervensi terhadap aparat penegak hukum, keseriusan, dan banyak hal yang sudah dilakukan,” ujar Setyo Budiyanto.
Setyo menegaskan KPK akan segera menindaklanjuti arahan Presiden melalui inventarisasi kebutuhan kelembagaan guna meningkatkan efektivitas pemberantasan korupsi.
