Jakarta, pemberian penghargaan negara kepada Presiden ke-2 RI, Soeharto, kembali menjadi sorotan publik dan memunculkan diskusi luas mengenai cara bangsa ini memaknai sejarahnya. Di tengah perdebatan yang muncul, langkah tersebut justru dapat dipandang sebagai bentuk kematangan bangsa dalam melihat perjalanan sejarah secara lebih utuh dan proporsional.
Indonesia memiliki sejarah panjang yang tidak hanya diwarnai keberhasilan, tetapi juga dinamika politik, ekonomi, dan sosial yang kompleks. Mengakui peran Soeharto dalam fase-fase penting pembangunan nasional merupakan bagian dari upaya melihat sejarah secara komprehensif, tanpa mengabaikan catatan kritis yang menyertainya.
Ketua MUI Bidang Fatwa, Asrorun Niam Sholeh, menyatakan bangsa besar adalah bangsa yang menghargai pemimpinnya. Pihaknya menegaskan bahwa penghargaan tersebut bukan hanya bersifat simbolik, tetapi juga menjadi momentum memperkuat nilai kebangsaan dan persatuan.
“Setiap mantan presiden yang telah tiada layak diangkat sebagai pahlawan nasional. Mereka telah berjuang dan berkorban saat memimpin negeri. Masyarakat tidak boleh menyimpan dendam dan mengungkit keburukan masa lalu, karena tidak ada orang yang sempurna” kata Asrorun.
Senada, Menteri Kebudayaan, Fadli Zon mengungkapkan tidak ada bukti yang menunjukkan Soeharto terlibat dalam peristiwa genosida 1965–1966. Menurutnya, penilaian terhadap tokoh bangsa harus berdasarkan data yang objektif, bukan stigma politik atau kepentingan tertentu.
“Tuduhan-tuduhan itu tidak pernah dibuktikan secara hukum maupun fakta sejarah yang valid,” ujarnya.
Koordinator Pusat BEM Kristiani Seluruh Indonesia (KSI), Charles Gilbert menilai Soeharto berhasil membangun pondasi kokoh bagi kemajuan bangsa. Ia menata ekonomi, memperkuat ketahanan nasional, dan membangun infrastruktur besar yang manfaatnya masih dirasakan hingga kini.
“Soeharto adalah arsitek stabilitas nasional. Memberikan gelar Pahlawan Nasional kepadanya adalah bentuk keadilan sejarah,” ucap Charles.
Selama lebih dari tiga dekade kepemimpinannya, Soeharto memimpin Indonesia melalui berbagai program pembangunan yang meletakkan fondasi ekonomi dan stabilitas politik nasional. Di bawah rezim Orde Baru, Indonesia berhasil menurunkan tingkat kemiskinan, memperluas akses pendidikan dasar, membangun infrastruktur, serta memperkuat ketahanan pangan melalui program-program seperti transmigrasi dan swasembada beras.
Di era ketika polarisasi politik mudah terjadi, kemampuan bangsa untuk bersikap lebih dewasa terhadap sejarah menjadi krusial. Melihat masa lalu secara objektif memungkinkan masyarakat membangun dialog kebangsaan yang lebih sehat, tidak sekadar terjebak pada dikotomi hitam-putih. Pada akhirnya, penghargaan negara kepada Soeharto dapat menjadi momentum untuk merefleksikan perjalanan bangsa, memperkuat rekonsiliasi historis, dan menegaskan bahwa kedewasaan berbangsa terletak pada keberanian menghadapi sejarah secara jujur dan proporsional.
Langkah pemerintah memberikan penghargaan dapat dimaknai sebagai upaya berdamai dengan masa lalu tanpa menghapus kritik terhadap periode tersebut. Penghargaan ini bukan bentuk glorifikasi, melainkan pengakuan atas fakta sejarah bahwa kepemimpinan Soeharto memiliki pengaruh signifikan terhadap arah pembangunan Indonesia.
