Jakarta – Pemerintah memperkuat pengawasan titik panas atau hotspot melalui pemanfaatan teknologi satelit, sistem peringatan dini, dan verifikasi langsung di lapangan untuk mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Langkah ini diarahkan agar setiap indikasi kebakaran dapat segera diketahui, dipastikan kondisinya, dan ditindaklanjuti sebelum api meluas serta menimbulkan kabut asap yang mengganggu kesehatan masyarakat.
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Kristomei Sianturi menjelaskan bahwa pemantauan multi-satelit secara waktu nyata menjadi salah satu instrumen penting untuk meningkatkan ketepatan deteksi.
Teknologi tersebut tidak hanya membantu mengidentifikasi lokasi titik panas, tetapi juga menelusuri asal mula api, arah perambatan, hingga perubahan kondisi lahan. BNPB juga mendorong pembangunan sistem peringatan dini terpadu agar informasi titik panas dapat diterima langsung oleh petugas dan kelompok masyarakat di wilayah rawan.
“Guna meningkatkan transparansi dan deteksi dini, BNPB memanfaatkan pemantauan multi-satelit secara real-time,” jelas Kristomei.
Ia menegaskan pentingnya kerja sama dengan berbagai pihak untuk memastikan informasi tersebut segera ditindaklanjuti melalui verifikasi dan penanganan di daerah.
Sebagai penguatan, BNPB bersama Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) merencanakan sistem peringatan dini yang menghubungkan notifikasi satelit dengan pengurus organisasi di daerah. Melalui pendaftaran koordinat kebun dan penunjukan narahubung Kelompok Tani Peduli Api, pemberitahuan titik panas dapat dikirim secara otomatis ke ponsel untuk diteruskan kepada BPBD setempat. Mekanisme ini diharapkan memangkas waktu antara deteksi awal dan pemeriksaan lapangan.
Dari sisi kepolisian, Kombes Pol. Erwin Sinaga, Kepala Bagian Pulahjianta Polri, menjelaskan bahwa data satelit yang masuk ke dasbor pemantauan menjadi dasar pengerahan personel untuk melakukan pemeriksaan melalui patroli darat maupun udara.
“Mekanisme penanganan kami dimulai dari pengiriman data satelit ke dashboard dan Crisis Monitoring Center. Kemudian, personel diperintahkan melakukan pengecekan melalui patroli darat dan udara,” kata Erwin.
Pemerintah juga mengingatkan bahwa titik panas merupakan indikasi anomali suhu permukaan yang terdeteksi satelit, bukan otomatis menunjukkan kejadian kebakaran. Karena itu, pengecekan langsung tetap diperlukan untuk memastikan kondisi sebenarnya. Pemantauan BMKG melalui sensor VIIRS dan MODIS turut menjadi sumber informasi dalam membaca sebaran titik panas dan potensi karhutla.
