Papua- Pemerintah Provinsi Papua Tengah dan Papua Barat Daya tengah menggagas langkah strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui pembangunan Sekolah Rakyat. Program pendidikan gratis berasrama yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto ini diyakini menjadi solusi inklusif untuk menjawab tantangan rendahnya akses pendidi-kan di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar), termasuk di Tanah Papua.
Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, menegaskan bahwa pihaknya telah mengusulkan pem-bangunan Sekolah Rakyat di dua wilayah strategis, yakni Kabupaten Nabire dan Kabupaten Mimika. Kedua daerah ini dinilai relatif aman dan memiliki potensi sebagai percontohan dalam menjalankan program pendidikan yang menyasar anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.
“Sekolah Rakyat ditujukan bagi anak-anak kurang mampu, termasuk mereka yang berasal dari wilayah yang menghadapi keterbatasan akses pendidikan, agar tetap bisa melanjutkan sekolah,” ujar Meki Nawipa di Timika.
Ia menambahkan, Pemprov Papua Tengah saat ini masih berkoordinasi dengan Kementerian Sosial terkait segala kebutuhan pembangunan sekolah berpola asrama tersebut. Meski proses persiapan memerlukan waktu, namun Meki Nawipa memastikan komitmen pemerintahannya untuk menghadirkan pendidikan yang setara, berkualitas, dan gratis bagi seluruh anak Papua Tengah.
Sementara itu, komitmen serupa juga digaungkan oleh Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya. Gubernur Elisa Kambu menyampaikan bahwa pihaknya telah mendorong seluruh pemerintah ka-bupaten/kota di wilayahnya untuk menyiapkan lahan demi percepatan pembangunan Sekolah Rakyat di enam wilayah, yaitu Kabupaten Sorong, Sorong Selatan, Tambrauw, Maybrat, Raja Ampat, dan Kota Sorong.
“Prinsipnya, sekolah ini berada di bawah kewenangan kabupaten/kota. Maka kami minta mereka segera siapkan lahan. Sekolah ini diharapkan menjadi jembatan bagi mereka agar tidak putus sekolah dan tetap mendapat layanan pendidikan yang berkualitas,” jelas Elisa Kambu di Sorong.
Ia juga mengungkapkan bahwa laporan lisan terkait kesiapan lahan sudah diterima dari sejumlah kepala daerah. Namun, proses administrasi resmi berupa dokumen usulan masih menunggu untuk diajukan ke tingkat provinsi sebelum diteruskan ke pemerintah pusat.
Pembangunan Sekolah Rakyat ini merupakan bagian dari strategi nasional untuk mempercepat pemerataan pendidikan serta memutus rantai kemiskinan antargenerasi di wilayah Papua. Program ini tidak hanya menjadi solusi jangka pendek dalam menanggulangi angka anak tidak sekolah, tetapi juga investasi jangka panjang yang akan mengangkat harkat dan martabat masyarakat Papua melalui penguatan sektor pendidikan.
Dengan dukungan sinergis antara pemerintah daerah dan pusat, diharapkan Sekolah Rakyat dapat segera terwujud dan menjadi model keberhasilan pembangunan pendidikan inklusif di tanah Pa-pua. Upaya ini menjadi bukti nyata bahwa negara hadir untuk melayani seluruh warganya tanpa terkecuali. –
[edRW]
