Jakarta, – Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (KemenP2MI), bersama berbagai pemangku kepentingan, menetapkan optimalisasi mutu dan kualifikasi PMI sebagai strategi utama untuk meningkatkan daya saing global dan mendongkrak devisa nasional.
Menteri P2MI, Abdul Kadir Karding, menyampaikan, pemerintah menargetkan penempatan hingga 400.000 PMI di luar negeri pada 2025, naik signifikan dari sekitar 297.434 penempatan pada 2024 dan potensi 1,5 juta permintaan tenaga kerja di berbagai negara.
“Bonus demografi Indonesia perlu dikelola. Salah satu jalannya adalah meningkatkan kompetensi PMI bukan sekadar mengirim banyak, tetapi mengirim mereka dengan kualitas yang sesuai kebutuhan global,” ujarnya.
Untuk mendukung tujuan ini, pemerintah memperkuat kolaborasi dengan Kadin, Kemendikbud, Kemendikaf, Kemnaker, BUMN, dan lembaga swasta untuk menyelaraskan pendidikan vokasi dengan kebutuhan negara tujuan. Sebagai bagian dari skema “kelas migran”, kurikulum SMK dan institusi pelatihan akan disesuaikan dengan kompetensi teknis dan bahasa target negara seperti Jepang, Turki, atau Uni Eropa.
Sambutan serupa datang dari Menko Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, yang menegaskan pentingnya mengalihkan fokus dari pekerja unskilled ke PMI skilled dan middle-skilled.
Menurutnya, keseimbangan ini akan mengurangi ketergantungan tenaga kerja yang minim kompetensi. Menteri Karding juga turut menjelaskan bahwa pelatihan bahasa dan keterampilan merupakan salah satu elemen mahal dalam proses persiapan calon PMI.
Tidak hanya itu, pemerintah juga memperluas jaringan pelatihan terpadu dan pendidikan vokasi di daerah. Contohnya, kolaborasi di Lampung untuk mencetak antara 20.000 – 30.000 PMI setiap tahun melalui “kelas migran” berbasis SMK dan vokasi daerah. Langkah ini bertujuan menyiapkan PMI siap kerja sesuai kebutuhan industri dan negara mitra.
Sebagai wujud perlindungan dan penanganan darurat, KemenP2MI juga memperkuat kemitraan dengan Palang Merah Indonesia (PMI). Penandatanganan nota kesepahaman pada 27 Mei 2025 dengan Ketua Umum PMI, Jusuf Kalla memperluas layanan perlindungan yang mencakup kondisi darurat, dukungan psikososial, dan bantuan di wilayah yang tidak terjangkau atase ketenagakerjaan.
Menteri Karding menyatakan PMI punya sejarah panjang dalam solidaritas kemanusiaan dan jaringan global.
”Kehadiran mereka di lapangan adalah keharusan bila PMI kita terkendala jangkauan atase atau perwakilan,” jelasnya.
Upaya komprehensif pemerintah dalam meningkatkan kualitas Pekerja Migran Indonesia patut diapresiasi sebagai langkah strategis yang tidak hanya memperkuat posisi tenaga kerja Indonesia di pasar global, tetapi juga memberikan jaminan perlindungan dan kesejahteraan yang lebih baik bagi para PMI dan keluarganya.
Komitmen untuk membangun sistem penempatan yang legal, pelatihan yang terstandarisasi, serta kolaborasi lintas lembaga menunjukkan bahwa pemerintah serius menjadikan PMI sebagai aset bangsa, bukan sekadar penyumbang devisa.
