Jakarta – Pemerintah menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui rangkaian evaluasi menyeluruh di lapangan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan seluruh proses distribusi makanan berjalan aman, berkualitas, dan sesuai standar, terutama setelah insiden kendaraan mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menabrak siswa dan guru di SDN Kalibaru 01, Cilincing, Jakarta Utara. Evaluasi ini menjadi bagian penting dari upaya pemerintah memperkuat keamanan dan kualitas layanan MBG.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana menegaskan pihaknya langsung memperketat standar operasional prosedur (SOP) pasca-kejadian tersebut.
“Kami terus memonitor kondisi korban dan memastikan seluruh penanganan berjalan optimal. Evaluasi operasional di lapangan sedang kami perkuat, termasuk pada aspek keselamatan selama distribusi,” ujarnya.
Menurutnya, penguatan pelaksanaan MBG di lapangan menjadi fokus utama agar program ini dapat terus berjalan dengan baik tanpa risiko serupa.
Dadan menjelaskan bahwa pelayanan MBG di sekolah tersebut sebelumnya berlangsung lancar sejak 24 Maret 2025. Namun, sopir reguler jatuh sakit dua hari terakhir sehingga digantikan sopir cadangan.
“Sopir pengganti memiliki SIM dan memenuhi syarat, tetapi mungkin kurang berpengalaman. Kami masih mendalami kondisi dan penyebab pastinya,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa pemeriksaan awal kepolisian menunjukkan kendaraan dalam kondisi prima, termasuk sistem pengereman dan mesin yang masih sangat layak karena merupakan keluaran 2024.
“Sebanyak 11 anak sudah diperbolehkan pulang. Empat masih dirawat di RS Cilincing, dan tujuh lainnya termasuk satu guru di RS Koja. Dua di antaranya masih membutuhkan perawatan intensif,” kata Dadan Hindayana.
Ia memastikan BGN memberikan dukungan penuh bagi keluarga korban, termasuk pendampingan dan fasilitasi layanan kesehatan.
Sebagai langkah penguatan pelaksanaan MBG, BGN memperbarui SOP kendaraan, terutama mekanisme penggantian sopir cadangan agar memiliki standar kompetensi yang sama dengan sopir reguler.
“Ini jadi perhatian baru bagi kami. Mobil memang wajib dicek setiap waktu, tetapi kini aspek pemilihan sopir cadangan juga harus lebih ketat,” tambahnya.
Dari sisi pengawasan legislatif, Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian menegaskan bahwa evaluasi menyeluruh perlu dilakukan untuk memperkuat pelaksanaan MBG di lapangan.
“Program sebesar MBG tidak boleh berjalan tanpa memastikan keamanan maksimal bagi peserta didik. Keselamatan anak-anak dan guru adalah prioritas yang tidak bisa dinegosiasikan,” katanya.
Ia berharap seluruh korban segera pulih dan meminta penyelidikan dilakukan transparan untuk memastikan tidak ada pelanggaran prosedur.
Hetifah mengapresiasi langkah cepat Pemerintah dalam menanggung biaya penanganan korban dan mendorong agar perbaikan sistem dilakukan segera. Ia menegaskan bahwa Komisi X DPR akan terus mengawal proses evaluasi guna memastikan implementasi MBG semakin kuat dan aman di seluruh sekolah.
