JAKARTA — Pemerintah terus mempercepat pemerataan akses listrik hingga ke seluruh pelosok Indonesia sebagai bagian dari upaya mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan.
Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, program elektrifikasi desa memasuki fase last mile electrification, yakni tahapan penyelesaian akses listrik bagi desa dan dusun yang hingga kini belum menikmati layanan kelistrikan yang andal, khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Langkah tersebut menjadi bagian dari target pemerintah untuk menuntaskan elektrifikasi pada sekitar 5.700 desa dan 4.400 dusun hingga 2029.
Kebijakan ini dinilai penting mengingat elektrifikasi memiliki keterkaitan langsung dengan peningkatan produktivitas ekonomi, pertumbuhan usaha masyarakat, akses pendidikan, layanan kesehatan, serta kesejahteraan sosial secara keseluruhan.
Komitmen pemerintah dalam memperluas akses listrik juga tercermin dari penguatan dukungan anggaran.
Selain melanjutkan Program Listrik Desa (Lisdes) dan Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL), pemerintah mendorong pemanfaatan energi baru terbarukan melalui pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), terutama di wilayah yang sulit dijangkau jaringan kelistrikan konvensional.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan pembangunan infrastruktur kelistrikan hingga ke desa dan dusun merupakan arahan Presiden Prabowo agar manfaat pembangunan energi dapat dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat Indonesia.
“Semua anggaran yang ada kita fokuskan untuk menyentuh pada program-program yang ada di masyarakat,” ungkap Bahlil.
Bahlil mengatakan pemerintah masih akan terus mendorong pembangunan jaringan listrik di berbagai wilayah yang belum terlayani secara optimal.
Dukungan anggaran untuk mempercepat elektrifikasi juga terus diperkuat. Plt Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Tri Winarno menyampaikan bahwa pemerintah telah menyiapkan skema kontrak tahun jamak (Multiyears Contract/MYC) guna mempercepat pembangunan infrastruktur listrik desa.
“Untuk skema MYC 2026–2027 dengan target 3.054 lokasi dianggarkan sebesar Rp8,77 triliun. Kedua, untuk skema MYC 2027–2028 dengan target 101 lokasi dialokasikan sebesar Rp977,57 miliar,” kata Tri.
Upaya tersebut dilakukan untuk menjangkau ribuan wilayah yang hingga kini belum memperoleh akses listrik.
Staf Ahli Menteri ESDM Bidang Perencanaan Strategis Jisman P. Hutajulu mengungkapkan pemerintah menargetkan seluruh wilayah yang belum berlistrik dapat teraliri listrik paling lambat pada 2029.
“Masih ada sekitar 8.000 lokasi yang belum mendapatkan akses listrik dan ini harus kita selesaikan. Tahun lalu sekitar 1.500 lokasi berhasil dialiri listrik, dan tahun ini pelaksanaannya ditargetkan lebih masif,” jelas Jisman.
Dengan dukungan anggaran yang semakin besar, penguatan Program Lisdes dan BPBL, serta pemanfaatan PLTS sebagai solusi elektrifikasi di kawasan 3T, pemerintah optimistis target elektrifikasi nasional dapat tercapai sesuai rencana. *
