Jakarta – Pemerintah memperkuat pembentukan satuan tugas terpadu untuk mempercepat penanganan masyarakat terdampak gempa bumi di Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT). Satgas akan menjadi pusat koordinasi pendataan korban, pemenuhan kebutuhan dasar, layanan kesehatan, hingga penyaluran bantuan ke titik pengungsian yang tersebar.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno mengatakan keberadaan satgas diperlukan karena pengungsi tidak hanya berada di posko utama. Sebagian warga memilih mengungsi secara mandiri sehingga perlu didata agar tetap mendapatkan pelayanan.
“Kita memperkuat pembentukan Satgas di sini. Dengan Satgas, kita bisa melakukan pendataan secara cepat. Karena titik pengungsian bukan hanya di sini, tetapi juga di tempat-tempat lain dan kita juga harus mendeteksi pengungsi mandiri,” ujar Pratikno.
Satgas tersebut melibatkan pemerintah daerah, TNI, Polri, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), relawan, serta jajaran pemerintahan dari tingkat kabupaten hingga desa. Koordinasi juga dilakukan bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kementerian Sosial, dan Kementerian Kesehatan.
Menurut Pratikno, bantuan bagi masyarakat terdampak mulai berdatangan. Pemerintah terus memastikan ketersediaan logistik, tempat tinggal sementara, layanan kesehatan, ambulans, dan tambahan tenaga medis.
“Yang penting sekarang adalah bagaimana kebutuhan warga sehari-hari bisa dipenuhi. Layanan kesehatan, ambulans, dan dokter tambahan juga sudah mulai masuk,” katanya.
Pratikno menegaskan kecepatan pelayanan menjadi prioritas selama masa tanggap darurat. Setelah kebutuhan mendesak tertangani, pemerintah akan melanjutkan penanganan ke tahap rehabilitasi dan rekonstruksi.
“Satgas dibentuk bersama kepala daerah, Dandim, Kapolres secara sinergis dengan relawan dan BPBD. Semuanya bersinergi mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan, hingga desa. Pelayanan masyarakat secepat-cepatnya diberikan, setelah itu berbicara rehabilitasi dan rekonstruksi,” tegasnya.
Hingga Senin (17/8), BNPB mengidentifikasi 68 korban meninggal dunia dan 213 orang mengalami luka-luka. BPBD NTT juga mencatat sebanyak 7.968 rumah serta 744 fasilitas umum dan infrastruktur mengalami kerusakan.
Dukungan terhadap percepatan penanganan turut disampaikan Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Haryadi. Ia memastikan DPR siap mempercepat proses persetujuan apabila pemerintah membutuhkan penyesuaian atau pengalihan anggaran untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak.
“Kalau mitra membutuhkan percepatan persetujuan, kami akan mendorong agar prosesnya dilakukan dalam waktu sesingkat-singkatnya,” pungkas Bambang.
