Jakarta – Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) menyiapkan lokapasar atau marketplace khusus pengadaan bahan baku Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sistem tersebut diarahkan untuk memperkuat pengawasan rantai pasok sekaligus memastikan bahan pangan yang digunakan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) memiliki kualitas dan kondisi yang sesuai standar.
Kepala BGN Sudaryono mengatakan lokapasar akan membuat proses pengadaan bahan baku lebih terkontrol, mulai dari pemasok, harga, hingga transaksi. Sistem tersebut juga akan menerapkan mekanisme verified seller sehingga pemasok yang masuk dalam rantai pengadaan dapat ditelusuri.
“Makanya salah satu caranya saya mau membangun marketplace supaya bisa dikontrol,” kata Sudaryono.
Menurutnya, penguatan sistem pengadaan menjadi penting karena kondisi bahan baku berpengaruh langsung terhadap keamanan makanan yang disajikan kepada penerima manfaat. Bahan yang diterima dalam keadaan segar diharapkan dapat mengurangi risiko gangguan akibat penurunan kualitas pangan. Ia juga mencontohkan sejumlah daerah di luar Jawa yang mengalami keterbatasan stok ayam segar sehingga membutuhkan pengaturan rantai pasok yang lebih baik.
Lokapasar tersebut dirancang dengan mekanisme yang mengadopsi Sistem Informasi Pengadaan di Sekolah (SIPLah). Melalui sistem ini, pemerintah dapat memantau asal pemasok, harga, transaksi, serta aspek perpajakan dalam pengadaan bahan baku SPPG. BGN menargetkan sistem tersebut mulai digunakan pada akhir September atau awal Oktober 2026.
Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar juga menegaskan pentingnya pengawasan keamanan pangan dalam pelaksanaan MBG. BPOM sebelumnya melakukan inspeksi langsung ke sejumlah SPPG untuk memastikan proses penyiapan bahan, pengolahan, hingga makanan siap disalurkan memenuhi ketentuan keamanan pangan. Pengawasan tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan program berjalan dengan standar yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Mekanisme pengawasannya sudah ada kok bahkan sudah dalam bentuk buku, tata laksana dan semuanya sudah ada semua. Tinggal eksekusinya karena kami sudah terbitkan buku,” kata Taruna.
Dengan digitalisasi pengadaan dan pengawasan yang semakin terintegrasi, pemerintah menargetkan kualitas bahan baku MBG dapat dijaga sejak dari pemasok hingga dapur SPPG. Langkah tersebut menjadi bagian dari penguatan tata kelola MBG agar makanan yang diterima masyarakat tidak hanya bergizi, tetapi juga aman dan layak konsumsi.
