Jakarta – Pemerintah menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat fasilitas Sekolah Rakyat demi menciptakan mutu belajar yang semakin baik bagi masyarakat. Sebanyak 160 Sekolah Rakyat telah resmi beroperasi dan memberikan manfaat langsung bagi warga di berbagai daerah.
Menteri Sosial, Syaifullah Yusuf, mengatakan bahwa dari total target 165 sekolah, hanya lima titik yang masih menunggu kelengkapan sarana sebelum bisa digunakan sepenuhnya.
“Dari target 165, sekitar 160 sudah beroperasi. Tinggal lima titik yang masih menunggu perlengkapan seperti mebel agar bisa dimanfaatkan maksimal,” ujar Syaifullah Yusuf.
Peluncuran Sekolah Rakyat dilakukan secara bertahap sejak Juli 2025. Pada tahap pertama, Kementerian Sosial meresmikan 63 sekolah, disusul 37 titik tambahan pada Agustus. Kemudian, pada September, 60 Sekolah Rakyat lainnya mulai beroperasi. Sementara lima titik terakhir ditargetkan tuntas pada pekan kedua Oktober.
“Yang baru ada di Bangkalan dan Banyuwangi per September sudah jalan. Selebihnya Oktober selesai semua. Lalu November, setelah siap sepenuhnya, akan diresmikan langsung oleh Presiden Prabowo,” tambah Menteri Sosial Syaifullah Yusuf.
Program Sekolah Rakyat bukan hanya difungsikan sebagai pusat pendidikan, tetapi juga dirancang menjadi miniatur pengentasan kemiskinan terpadu melalui pendekatan multisektor yang melibatkan sosial, ekonomi, dan pemberdayaan masyarakat.
Dukungan infrastruktur turut dipastikan oleh Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo. Ia menyatakan bahwa sebagian besar bangunan Sekolah Rakyat sudah berada dalam kondisi sangat baik.
“Karena mereka lebih aktif digunakan, perlu perawatan lebih dini. Namun secara keseluruhan, 90 persen bangunan sudah bagus,” ungkapnya Dody.
Lebih lanjut, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menjelaskan bahwa pemerintah menargetkan pembangunan 500 Sekolah Rakyat di seluruh Indonesia. Dari jumlah tersebut, 100 sekolah telah memasuki tahap konstruksi sejak Oktober 2025.
“Ini merupakan pondasi menuju model Sekolah Rakyat ideal. Tahun 2026 kami mulai tahap satu dengan target 100 hingga 200 sekolah baru,” jelasnya.
Pembangunan Sekolah Rakyat sepenuhnya dibiayai oleh APBN, dengan kebutuhan lahan antara 5 hingga 10 hektare per lokasi. Pemerintah menyiapkan anggaran sekitar Rp20 triliun untuk 100 sekolah, atau sekitar Rp200 hingga Rp300 miliar per unit.
“Kami harap pemerintah daerah siapkan lahannya. Untuk Sulawesi Utara, akan ada tambahan dua sekolah rakyat di Minahasa dan Bolaang Mongondow,” tuturnya.
Sebagai bagian dari peningkatan mutu belajar, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo juga memastikan bahwa setiap Sekolah Rakyat wajib memiliki fasilitas olahraga dan ruang aktivitas fisik.
“Kesehatan itu penting, jadi fasilitas olahraga wajib ada di tiap Sekolah Rakyat,” katanya.
Dengan penguatan infrastruktur dan sarana pendukung pendidikan, pemerintah optimistis Sekolah Rakyat akan menjadi model pembelajaran inklusif yang membawa masyarakat ke arah kehidupan yang lebih sejahtera.—
[edRW]
