Jakarta, – Dalam upaya memastikan kualitas dan transparansi Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Badan Gizi Nasional (BGN) akan menggandeng lembaga independen untuk melakukan akreditasi terhadap pelaksanaan program tersebut.
Langkah ini bertujuan untuk mengontrol kualitas makanan yang diproduksi oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), serta memastikan bahwa penerima manfaat mendapatkan makanan yang sehat dan bergizi.
Kepala BGN, Dadan Hindayana, menegaskan bahwa akreditasi ini akan dilakukan setelah program MBG mencakup 6 juta penerima manfaat dan dioperasikan oleh 2.000 SPPG.
“Nanti ada akreditasi terkait itu. Kita jalankan dulu intervensi sampai mentok di 2.000 SPPG mencakup enam juta orang, akan bertahan sampai Agustus. Selama tidak bertambah SPPG, kita akan lakukan akreditasi,” kata Dadan.
Dadan menjelaskan bahwa akreditasi ini akan membagi kualitas makanan ke dalam beberapa kategori.
“Lembaga independen untuk melakukan akreditasi nanti (makanan) yang bagus disebut unggul, yang menengah, baik sekali, yang standar itu baik,” ujarnya. Dengan adanya akreditasi ini, diharapkan kualitas makanan dalam program MBG semakin meningkat dan memenuhi standar kesehatan yang ketat.
Untuk meningkatkan transparansi dan efektivitas program, Presidium Nasional BEM PTNU se-Nusantara, Arip Muztabasani, mendorong keterlibatan lembaga independen dalam pengawasan program.
“Sebagai salah satu solusi, kami mendorong pihak terkait melibatkan lembaga independen dalam pengawasan program untuk mencegah potensi penyimpangan. Pengawasan harus diperketat agar tidak ada makanan yang tidak layak konsumsi masuk dalam program ini,” ujarnya.
Pemerintah terus berkomitmen memperkuat transparansi dalam pelaksanaan program MBG. Melalui akreditasi dan pengawasan oleh lembaga independen, kualitas makanan akan lebih terjamin.
Upaya ini menunjukkan bahwa pemerintah serius dalam memastikan setiap penerima manfaat mendapatkan makanan yang sehat, bergizi, dan sesuai standar.
Dengan sinergi antara pemerintah, lembaga independen, dan masyarakat, Program MBG diharapkan mampu memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat yang membutuhkan, sekaligus mencegah potensi penyimpangan yang merugikan. []
