Jakarta — Pemerintah menegaskan komitmennya untuk menjawab segala bentuk kekhawatiran publik dengan pendekatan berbasis data, solusi konkret, dan komunikasi yang konstruktif. Hal ini menyikapi rencana aksi nasional bertajuk “Aksi Serentak” yang digalang oleh Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) pada 25–28 Juli 2025.
Melalui surat instruksi yang ditandatangani oleh Koordinator Pusat BEM SI, Muzammil Ihsan, aksi tersebut mengusung narasi “Bangsa dalam Krisis” dan menuding bahwa kebijakan pemerintah semakin jauh dari kepentingan rakyat. Namun, narasi ini menuai kritik tajam dari berbagai elemen masyarakat yang menilai seruan tersebut lebih didasarkan pada sentimen emosional dan opini subjektif ketimbang kajian ilmiah yang obyektif.
Aktivis Corong Rakyat, Hasan, menilai penggunaan tagar-tagar seperti #IndonesiaCemas, #IndonesiaMakinGelap, #IndonesiaTergadaikan, #TolakRUUKUHAP, #JusticeForTomLembong, dan #JasMerahFadliZonk di media sosial justru mencerminkan polarisasi politik yang merusak semangat intelektualisme kampus.
“Gerakan mahasiswa seharusnya berpijak pada data dan kajian. Bukan menjadi corong kepentingan elite tertentu yang belum bisa move on dari hasil Pilpres,” ungkapnya.
Hasan juga menegaskan bahwa saat ini Indonesia sedang dalam fase optimisme menuju pemerintahan baru yang sah, kuat, dan demokratis. Di saat negara membutuhkan stabilitas dan kolaborasi, justru muncul narasi gelap yang tidak didukung argumen rasional.
Sejalan dengan itu, Inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan (GNK), Habib Syakur Ali Mahdi, mengingatkan bahwa aksi-aksi serupa sering menjadi pintu masuk kelompok anti-konstitusi.
“Kita sudah sering melihat pola ini: narasi krisis diciptakan, massa diajak turun ke jalan, lalu muncul wacana delegitimasi pemerintah. Ini bukan murni gerakan moral mahasiswa, tapi agenda politik berkedok idealisme,” tegas Habib Syakur.
Peneliti Center for Inclusive Engagement (CIE), Muhammad Chaerul, turut menyampaikan bahwa BEM SI semestinya berperan sebagai mitra kritis yang membangun, bukan menjadi aktor disrupsi. Menurutnya, di tengah transisi menuju pemerintahan Prabowo-Gibran, justru dibutuhkan dukungan moral dan sosial demi menjaga kesinambungan pembangunan nasional.
Pemerintah menyatakan akan terus terbuka terhadap kritik, namun menolak segala bentuk agitasi yang menyesatkan publik. Indonesia tidak sedang cemas, melainkan sedang bekerja. Pemerintah hadir dengan data, solusi, dan arah pembangunan yang jelas demi masa depan bangsa yang inklusif, adil, dan berdaulat.
[ed]
