Jakarta – Pemerintah terus mendorong penyediaan rumah subsidi yang lebih dekat dengan pusat kegiatan ekonomi, khususnya kawasan industri yang menjadi lokasi utama penyerapan tenaga kerja. Integrasi hunian dengan kawasan industri dinilai penting agar pekerja tidak hanya mendapatkan akses kepemilikan rumah, tetapi juga memiliki tempat tinggal yang lebih dekat dengan lokasi kerja.
Komitmen tersebut salah satunya dilakukan melalui kolaborasi Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) dengan pengelola kawasan industri, pengembang, perbankan, dan investor. Kolaborasi tersebut diarahkan untuk mempercepat penyediaan hunian layak dan terjangkau bagi pekerja yang berada di sekitar kawasan industri.
Deputi Komisioner Bidang Pemanfaatan Dana BP Tapera, Sid Herdi Kusuma, mengatakan perkembangan kawasan industri akan diikuti dengan peningkatan kebutuhan tenaga kerja. Karena itu, penyediaan rumah bagi pekerja perlu dirancang secara strategis agar pertumbuhan kawasan industri berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan pekerja.
“Setiap kawasan industri menurut pandangan kami memerlukan sumber daya manusia yang mumpuni. Karena jumlah penyerapan pegawai dan kebutuhan pekerja akan terus meningkat seiring dengan berkembangnya kawasan industri,” ujarnya.
Menurutnya, kepemilikan rumah merupakan salah satu bentuk kesejahteraan yang diharapkan pekerja. BP Tapera karena itu membuka peluang kerja sama dengan pengelola kawasan industri untuk merancang dukungan perumahan secara lebih terencana, termasuk melalui skema KPR subsidi.
Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menegaskan bahwa penyediaan hunian bagi pekerja perlu dilakukan lebih dekat dengan kawasan industri. Menurutnya, pendekatan tersebut tidak hanya berkaitan dengan penyediaan tempat tinggal, tetapi juga dapat memberikan manfaat terhadap efisiensi mobilitas dan kualitas hidup pekerja.
“Kita ingin pekerja bisa tinggal dekat dengan tempat kerja. Ini bukan hanya soal hunian, tapi juga efisiensi waktu, biaya transportasi, dan peningkatan kualitas hidup,” ujarnya.
Dengan integrasi tersebut, pembangunan rumah subsidi diharapkan tidak lagi hanya berorientasi pada jumlah unit, tetapi juga memperhatikan lokasi, akses transportasi, kedekatan dengan pusat pekerjaan, serta ketersediaan fasilitas pendukung. Pendekatan ini dapat membantu pekerja memperoleh hunian yang lebih layak sekaligus mendukung efisiensi mobilitas tenaga kerja.
Pemerintah bersama BP Tapera, pengembang, perbankan, dan pengelola kawasan industri selanjutnya perlu memperkuat pemetaan kebutuhan hunian pekerja di setiap kawasan. Langkah tersebut penting agar pembangunan rumah subsidi dapat mengikuti perkembangan pusat industri nasional.
