Jakarta – Pemerintah terus mengambil langkah cepat dan strategis dalam merespons gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang terjadi di berbagai sektor industri akibat tantangan perekonomian global. Langkah-langkah ini bertujuan untuk memastikan perlindungan yang lebih luas bagi pekerja terdampak serta memperkuat stabilitas dunia ketenagakerjaan.
Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kependudukan, dan Ketenagakerjaan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Maliki, menegaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan berbagai kebijakan untuk memberikan kepastian perlindungan kepada pekerja yang terkena PHK.
“Untuk merespons tantangan perekonomian global saat ini, pemerintah terus mengupayakan untuk memberikan kepastian pelindungan yang lebih luas bagi pekerja/buruh ter-PHK,” ujar Maliki.
Sebagai bagian dari upaya tersebut, pemerintah telah mendorong beberapa prioritas nasional. Antara lain penguatan keahlian mediasi perselisihan hubungan industrial, pembinaan tenaga kerja agar terampil berdialog dalam membangun kerja sama dengan perusahaan, serta peningkatan kapasitas mediator hubungan industrial. Selain itu, pemerintah juga memperkuat sosialisasi Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang memberikan manfaat bagi pekerja yang kehilangan pekerjaan.
“Seluruh prioritas tersebut diupayakan untuk mencegah terjadinya PHK serta memastikan hak-hak pekerja terpenuhi apabila hingga terjadi PHK,” tambahnya.
Sementara itu, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Anggoro Eko Cahyo, menyatakan keprihatinannya terhadap maraknya PHK yang terjadi belakangan ini.
“Melihat kondisi saat ini, di mana terjadi banyaknya PHK di beberapa perusahaan dan berbagai wilayah, kami di BPJS Ketenagakerjaan turut prihatin. Kami memahami bahwa ini merupakan periode yang berat bagi pekerja yang terdampak,” ungkap Anggoro.
Sebagai bentuk tanggung jawab dan kehadiran negara dalam memberikan perlindungan sosial, BPJS Ketenagakerjaan memastikan bahwa seluruh karyawan yang terdampak PHK akan mendapatkan hak mereka.
Salah satu contoh adalah pekerja PT Danbi Internasional, di mana sebanyak 2.069 karyawan perusahaan tersebut berhak menerima manfaat Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Anggoro menambahkan, layanan pencairan ini dipercepat agar para pekerja segera mendapatkan manfaatnya.
“Secara teknis, kami akan membuka layanan ini selama lima hari kerja, namun karena prosesnya cepat, diperkirakan dalam empat hari bisa selesai. Bahkan rata-rata hari kedua, dana sudah bisa cair,” jelasnya.
Di sisi lain, optimisme dalam dunia industri tetap tumbuh. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam kunjungannya ke pabrik sepatu PT Tah Sung Hung, Brebes, Jawa Tengah, mengapresiasi langkah perusahaan tersebut yang tetap merekrut banyak tenaga kerja di tengah maraknya PHK.
“Industri padat karya yang bergerak di bidang pembuatan sepatu ini justru merekrut banyak tenaga kerja di tengah isu Pemutusan Hubungan Kerja (PHK),” katanya.
Kapolri juga mengingatkan pentingnya hubungan harmonis antara buruh dan pengusaha untuk memastikan keberlanjutan usaha dan kesejahteraan pekerja.
“Saya ingatkan kepada rekan-rekan semua bahwa apapun hubungan kita dengan pengusaha harus kita jaga, buruh dan pengusaha adalah unsur yang saling melengkapi untuk bersama-sama bisa membangun negeri ini,” ujarnya.
Pemerintah terus mendorong berbagai kebijakan untuk memperkuat sektor ketenagakerjaan, baik dari sisi perlindungan pekerja maupun penciptaan lapangan kerja baru. Masyarakat diharapkan tetap optimistis dan berperan aktif dalam berbagai program pelatihan dan pemberdayaan tenaga kerja yang telah disediakan.
Dengan berbagai langkah yang telah diambil, pemerintah memastikan bahwa tidak ada pekerja yang dibiarkan tanpa perlindungan. Kini saatnya seluruh elemen masyarakat bersinergi untuk membangun ketahanan ekonomi dan menciptakan lingkungan kerja yang lebih stabil dan sejahtera.
