Jakarta – Pemerintah memperkuat pemadaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sekaligus menyalurkan bantuan bagi warga terdampak di Kalimantan Tengah. Presiden Prabowo Subianto menyiapkan 200 pompa air dan Rp2 miliar untuk pembangunan 200 titik bor air, sementara Pemprov Kalimantan Tengah telah menyalurkan 1.000 paket pangan serta BLT kepada 164 keluarga penerima manfaat.
Dukungan tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat memimpin rapat perkembangan penanganan karhutla secara hibrida dari Istana Merdeka, Jakarta, beberapa waktu lalu. Peralatan tambahan dibutuhkan untuk membantu petugas menjangkau titik kebakaran yang tersebar di kawasan rawa.
Medan yang sulit dilalui kendaraan membuat petugas memerlukan pompa berukuran kecil untuk memadamkan api langsung di lokasi. Saat menerima laporan kebutuhan sekitar 50 pompa, Prabowo memutuskan memberikan dukungan sebanyak 200 unit.
“Berapa kau butuh pompa air? 50? Saya kirim 200,” ujar Presiden.
Selain pompa, Prabowo menyetujui anggaran pembangunan 200 titik bor air. Pengeboran dilakukan untuk memperoleh sumber air di kawasan rawa pada kedalaman sekitar 10 hingga 15 meter.
“Saya kirim Rp2 miliar, 200 titik,” kata Prabowo.
Presiden menegaskan penanganan kebakaran di Tanjung Puting harus mendapat perhatian khusus mengingat status kawasan tersebut sebagai taman nasional.
“Taman Nasional Tanjung Puting menjadi perhatian karena itu taman nasional,” ujar Presiden.
Sementara itu, Pemprov Kalimantan Tengah telah menyalurkan 1.000 paket pangan kepada warga terdampak karhutla di Kecamatan Pantai Lunci, Kabupaten Sukamara.
Setiap paket berisi beras 5 kilogram, gula pasir 1 kilogram, dan minyak goreng 1 liter. Pemprov juga menyalurkan BLT Kartu Huma Betang Sejahtera (KHBS) sebesar Rp250 ribu kepada 164 keluarga penerima manfaat.
Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran meminta bantuan pemerintah dipastikan menjangkau masyarakat yang membutuhkan melalui pendataan yang akurat.
“Kita ingin bantuan ini benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak. Data harus terus diperbaiki, diverifikasi dan divalidasi agar bantuan pemerintah tepat sasaran,” ujar Agustiar.
Agustiar menjelaskan, KHBS merupakan bagian dari perlindungan sosial untuk mendukung kesejahteraan masyarakat. Selain pangan dan uang tunai, program tersebut diarahkan untuk membantu kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan sosial.
Ia mengingatkan jajaran pemerintah daerah hingga desa agar memperkuat pendataan warga yang membutuhkan. Pelayanan dan bantuan pemerintah harus menjangkau seluruh masyarakat tanpa membedakan latar belakang maupun pilihan politik. *
