Jakarta – Pemerintah terus memperketat pengawasan terhadap situs dan akun media sosial milik instansi pemerintahan guna mencegah penyusupan konten judi online (judol). Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menegaskan bahwa akun-akun pemerintahan yang tidak aktif harus segera ditutup untuk menghindari potensi serangan siber.
“Tidak boleh ada akun yang tidak aktif. Kalau ada akun pemerintahan yang tidak aktif, tutup saja,” ujar Meutya dalam acara Pelatihan Humas Pemerintah di Pusdiklat Komdigi, Jakarta Barat, Rabu (26/2). Ia menambahkan bahwa situs dan akun yang tidak dikelola dengan baik bisa menjadi celah bagi pelaku kejahatan siber untuk menyisipkan konten ilegal, termasuk promosi judi online.
Meutya juga mengungkapkan bahwa situs pemerintahan sering menjadi sasaran serangan siber, termasuk praktik phising yang dapat mengarahkan pengunjung ke situs judi online. “Jangan sampai ada akun pemerintahan, akunnya ada tapi tidak dikelola dengan baik dan justru bisa menjadi sumber permasalahan,” tambahnya.
Fenomena ini bukan hal baru. Pada 2023, sejumlah situs dan akun media sosial milik instansi pemerintah diretas atau disusupi konten judol. Salah satu yang menjadi korban saat itu adalah portal Satudata Pertanian. Berdasarkan data Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), pada 2022 terdapat 291 situs yang terindikasi dimanfaatkan untuk promosi judi online. Dari jumlah tersebut, 68 situs milik perguruan tinggi, 38 situs sekolah, dan 30 situs pemerintahan.
Pakar Keamanan Siber dan Direktur CISSReC, Pratama Persadha, menjelaskan bahwa penyusupan konten judol pada situs pemerintahan dilakukan menggunakan teknik mirroring. “Teknik ini bekerja dengan memindahkan atau membuat situs serupa di situs milik perguruan tinggi dan pemerintah,” jelasnya.
Menurut Pratama, ada dua alasan utama mengapa pelaku memilih situs pemerintahan sebagai sasaran. Pertama, untuk berjaga-jaga jika situs utama mereka ditutup oleh otoritas. Kedua, situs milik instansi pemerintah dan pendidikan dinilai lebih aman karena sistem keamanannya jarang diperiksa secara berkala.
Dengan maraknya kasus ini, pemerintah berkomitmen untuk memperkuat keamanan siber di seluruh instansi. Meutya menegaskan bahwa kementerian dan lembaga terkait di tingkat pusat maupun daerah harus memastikan bahwa aset komunikasi digital mereka dikelola dengan baik agar tidak menjadi sasaran kejahatan siber. []
