Jakarta – Pemerintah terus mempercepat pembangunan Sekolah Rakyat sebagai strategi konkret memperluas akses pendidikan berkualitas sekaligus meningkatkan taraf hidup masyarakat. Program ini menjadi bagian dari agenda besar penguatan sumber daya manusia nasional yang diposisikan sebagai kunci utama keluar dari jebakan kemiskinan struktural.
Melalui kolaborasi lintas kementerian dan pemerintah daerah, Sekolah Rakyat didesain sebagai model pendidikan inklusif yang menjangkau kelompok rentan dan wilayah dengan keterbatasan infrastruktur. Percepatan pembangunan kini memasuki fase krusial dengan cakupan nasional yang semakin luas.
Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo menegaskan bahwa pembangunan Sekolah Rakyat merupakan wujud nyata komitmen pemerintah dalam menghadirkan infrastruktur pendidikan yang layak, aman, dan berkelanjutan. Ia menyebut, kualitas sarana dan prasarana pendidikan menjadi fondasi utama dalam mencetak generasi unggul dan berdaya saing.
“Penyediaan infrastruktur pendidikan yang memadai menjadi fondasi penting untuk mencetak generasi yang unggul dan berdaya saing. Dipastikan fasilitas Sekolah Rakyat dibangun secara cepat, tepat, dan berkualitas agar segera dapat dimanfaatkan,” ujar Dody.
Ditambahkannya, percepatan pembangunan dilakukan dengan pendekatan manajemen proyek yang terukur dan pengawasan ketat untuk memastikan kualitas tetap terjaga. Menurutnya, pembangunan fisik tidak boleh mengorbankan standar mutu, mengingat sekolah merupakan ruang tumbuh generasi masa depan.
“Melalui percepatan pembangunan ini, Sekolah Rakyat diharapkan dapat menjadi motor penggerak pemerataan pendidikan sekaligus sarana peningkatan kualitas hidup masyarakat di berbagai daerah,” katanya.
Dari sisi kebijakan pendidikan, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menegaskan bahwa Sekolah Rakyat dirancang sebagai ruang tumbuh yang memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik secara optimal. Ia menekankan bahwa sekolah bukan sekadar tempat transfer ilmu, melainkan wahana pembentukan karakter dan kepemimpinan.
“Sekolah ini adalah tempat generasi muda tumbuh dan berkembang menjadi calon pemimpin bangsa yang hebat. Investasi pada infrastruktur pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang dampaknya melampaui satu generasi,” ujarnya.
Dengan pendekatan komprehensif tersebut, Sekolah Rakyat diharapkan tidak hanya memperluas akses, tetapi juga meningkatkan kualitas hasil belajar. Kurikulum, kualitas tenaga pendidik, serta dukungan fasilitas penunjang dirancang agar memenuhi standar nasional pendidikan.
“Melalui penguatan kebijakan, sinergi lintas sektor, serta peningkatan mutu pembelajaran, Sekolah Rakyat diharapkan menjadi instrumen strategis dalam memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan,” jelasnya.
Sementara itu, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus menyinergikan program Sekolah Rakyat dengan agenda prioritas Presiden Prabowo dalam mewujudkan Generasi Indonesia Emas 2045.
“Implementasi Sekolah Rakyat di wilayahnya berjalan progresif dan memberi dampak nyata. Saat ini di Jatim telah beroperasi 26 Sekolah Rakyat dan menjadi jumlah terbanyak nasional,” jelasnya.
“Keberadaan Sekolah Rakyat dinilai menjadi langkah strategis dalam mempercepat peningkatan kualitas sumber daya manusia sekaligus menekan angka kemiskinan,” pungkasnya.
Secara nasional, pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II dilaksanakan di 104 lokasi yang tersebar di 32 provinsi serta 102 kabupaten dan kota. Program ini ditargetkan mampu menampung sekitar 112.320 siswa dengan total 3.744 rombongan belajar (rombel), yang terdiri atas 1.872 rombel SD, 936 rombel SMP, dan 936 rombel SMA.
Dengan percepatan yang terukur dan dukungan lintas sektor, Sekolah Rakyat diharapkan menjadi katalis transformasi sosial di berbagai daerah. Pemerintah optimistis, melalui pendidikan yang inklusif dan berkualitas, kualitas hidup masyarakat Indonesia akan meningkat secara berkelanjutan.
