Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Pertanian (Kementan) memperkuat langkah strategis dalam mendorong hilirisasi lima komoditas perkebunan prioritas, yakni kelapa, kakao, tebu, kopi, dan mete, ditambah lada serta pala, sebagai bagian dari agenda besar pembangunan nasional 2025–2027.
Program hilirisasi ini diproyeksikan mampu menciptakan nilai ekonomi sebesar Rp138,49 triliun melalui peningkatan kapasitas industri olahan, perluasan areal tanam, serta penguatan rantai pasok yang terintegrasi dari hulu hingga hilir. Upaya tersebut juga menjadi wujud komitmen pemerintah dalam memperkuat ketahanan ekonomi nasional dan meningkatkan kesejahteraan petani di berbagai daerah.
Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman mengatakan hilirisasi adalah tahap penting untuk mengurangi ketergantungan ekspor bahan mentah dan mendorong nilai tambah produk di dalam negeri.
“Hilirisasi kita bangun supaya komoditas tidak lagi dijual sebagai bahan baku. Kita olah di dalam negeri agar petani dapat nilai tambahnya,” kata Amran.
Ia menjelaskan bahwa nilai ekonomi dari hilirisasi enam komoditas perkebunan tersebut diperkirakan mencapai Rp138,49 triliun, dengan potensi penyerapan tenaga kerja lebih dari 1,6 juta orang. Target pengembangan areal tanam ditetapkan seluas 870.890 hektare untuk periode 2025–2027.
“Kementan menyiapkan tahapan hilirisasi mulai 2025, seiring pembangunan infrastruktur produksi, mekanisasi pertanian, dan penguatan tata niaga untuk memperluas peluang ekspor komoditas unggulan,” jelasnya.
Dukungan terhadap kebijakan hilirisasi ini juga datang dari pemerintah daerah. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Pemprov Sultra) mengambil langkah konkret untuk membangkitkan kembali sektor perkebunan melalui pembangunan sistem hilirisasi yang berkelanjutan.
Gubernur Sultra, Andi Sumangerukka, menuturkan bahwa daerahnya menargetkan peningkatan signifikan nilai ekonomi dari komoditas unggulan seperti kelapa, tebu, mete, dan kakao. Pihaknya yakin hilirisasi akan mendorong tumbuhnya usaha baru dan memperkuat ekonomi berbasis perkebunan rakyat.
“Program tersebut dirancang untuk memberdayakan petani melalui peningkatan produktivitas, perluasan akses pembiayaan, serta pengembangan fasilitas pengolahan yang dapat menciptakan nilai tambah produk lokal,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sumatera Barat, Buchari Bachter, mengatakan Kadin berperan penting dalam meningkatkan daya saing komoditas unggulan daerah melalui pengembangan hilirisasi, fasilitasi ekspor, dan kolaborasi multipihak.
“Hilirisasi komoditas seperti kelapa sawit, kopi, kelapa, dan gambir harus menghasilkan produk dengan nilai tambah yang tinggi,” tegas Buchari.
Melalui sinergitas antar berbagai pihak hilirisasi komoditas perkebunan diproyeksikan menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi baru yang inklusif dan berkelanjutan. Program ini tidak hanya memperkuat struktur industri nasional, tetapi juga membuka peluang lapangan kerja yang lebih luas, meningkatkan kesejahteraan petani, serta memperkokoh posisi Indonesia sebagai produsen perkebunan di pasar internasional.
