JAKARTA – Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, menegaskan bahwa kementeriannya siap mendukung pembangunan infrastruktur pendidikan dalam program Sekolah Rakyat. Saat menerima kunjungan Menteri Sosial Syaifullah Yusuf, ia menyampaikan bahwa penguatan sektor pendidikan merupakan bagian dari visi besar Indonesia Emas 2045.
“Sesuai Asta Cita Presiden Prabowo, sektor pendidikan menjadi pilar utama pembangunan. Kami berkomitmen menyediakan infrastruktur terbaik agar anak-anak dari keluarga miskin ekstrem dapat mengakses pendidikan berkualitas,” ujar Dody.
Ia juga telah menginstruksikan Direktorat Jenderal Prasarana Strategis untuk menyusun rancangan teknis pembangunan sekolah, termasuk gedung utama, asrama siswa, dan fasilitas penunjang lainnya. Menurutnya, koordinasi antar kementerian harus dipercepat agar target pembangunan 100 Sekolah Rakyat bisa tercapai.
Anggota Komisi VIII DPR RI, Abdul Fikri Faqih, menyambut baik program ini karena diyakini mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) serta menjadi faktor kunci dalam pengentasan kemiskinan.
“Gagasan Presiden Prabowo untuk meningkatkan SDM sangat tepat, terutama jika dikaitkan dengan pengentasan kemiskinan,” ujarnya.
Namun, ia juga menekankan perlunya koordinasi lebih lanjut dalam perencanaan, terutama terkait pendanaan, kewenangan, dan orientasi pendidikan.
“Tantangannya sekarang adalah bagaimana kita menyelaraskan berbagai aspek tersebut agar program ini dapat direalisasikan pada bulan Juni nanti,” tambahnya.
Terkait dengan pendanaan, Fikri menyoroti perubahan regulasi yang bisa mempengaruhi pengalokasian anggaran, sehingga masih ada kendala dalam memastikan akses pendidikan yang benar-benar gratis bagi masyarakat.
Sementara itu, Kabupaten Jombang diprioritaskan sebagai salah satu lokasi pendirian Sekolah Rakyat. Bupati Warsubi dan Wakil Bupati Salmanuddin Yazid berkomitmen mendukung program ini demi pemerataan pendidikan.
Sekretaris Dewan Pendidikan Kota Malang, Dr. Rahmadi Indra T, menilai Sekolah Rakyat sebagai solusi bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem yang sulit mendapatkan pendidikan layak.
“Program ini dirancang tidak hanya untuk akademik, tetapi juga untuk pengembangan keterampilan hidup, kewirausahaan, serta bakat di bidang seni dan olahraga,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa Kementerian Sosial, sebagai penanggung jawab utama, harus bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dalam pembentukan kurikulum. Ia pun optimistis bahwa program ini dapat mengentaskan kemiskinan dan menciptakan agen perubahan menuju Indonesia Emas 2045.
