Jakarta, – Pemerintah terus memperkuat pembangunan ekosistem usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai langkah strategis dalam mendorong pemerataan ekonomi nasional. Melalui berbagai program pembiayaan, digitalisasi, serta pendampingan usaha, pemerintah berkomitmen menjadikan UMKM sebagai motor utama pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Kementerian Koperasi mencatat, hingga Oktober 2025 penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) telah mencapai Rp 206,2 triliun kepada lebih dari 3,5 juta debitur. Dari total tersebut, sekitar 60 persen disalurkan kepada sektor produksi seperti pertanian, perikanan, dan industri pengolahan. Langkah ini dinilai penting untuk memperkuat sektor riil dan mendorong terciptanya lapangan kerja di daerah.
Menteri Koperasi, Ferry Juliantono menegaskan, pemerintah tidak hanya fokus pada peningkatan akses permodalan, tetapi juga membangun ekosistem yang mendukung keberlanjutan UMKM di era digital. “Kita ingin menciptakan sistem yang terintegrasi, mulai dari pembiayaan, pelatihan, hingga pemasaran. Pemerintah sedang menyiapkan platform digital terpadu yang akan mempermudah pelaku UMKM mengakses seluruh layanan yang mereka butuhkan,” ujarnya.
Selain itu, pemerintah juga memperkuat program transformasi digital bagi pelaku UMKM agar dapat bersaing di pasar global. Data Kementerian menunjukkan, hingga Oktober 2025 lebih dari 26 juta pelaku UMKM telah masuk ke ekosistem digital meningkat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.
Ekonom senior, Chatib Basri menilai kebijakan pemerintah membangun ekosistem UMKM merupakan langkah tepat untuk memperkuat struktur ekonomi nasional. “Selama ini pertumbuhan ekonomi kita masih terpusat di kota-kota besar. Ketika UMKM di daerah mendapat akses modal, pelatihan, dan pasar yang lebih luas, maka dampaknya akan langsung terasa pada pemerataan ekonomi,” ujarnya.
Pemerintah menargetkan kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dapat meningkat dari 61,9 persen menjadi 63 persen pada akhir 2025. Selain itu, sektor ini diharapkan mampu menyerap hingga 98 persen tenaga kerja nasional, sekaligus menjadi pilar utama pengentasan kemiskinan di berbagai wilayah.
Ferry Juliantono menambahkan, keberhasilan pembangunan ekosistem UMKM tidak lepas dari kolaborasi lintas sektor. “Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Dunia usaha, lembaga keuangan, dan masyarakat harus bersama-sama menciptakan lingkungan yang kondusif bagi UMKM untuk tumbuh dan naik kelas,” pungkasnya.
