Jakarta – Pemerintah berencana membangun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur umum Makan Bergizi Gratis (MBG) di kawasan transmigrasi sebagai langkah untuk mengatasi masalah gizi. Program ini akan diterapkan di 154 wilayah permukiman yang berasal dari program transmigrasi.
Pembangunan ratusan SPPG ini merupakan hasil kerja sama antara Kementerian Transmigrasi dan Badan Gizi Nasional (BGN). Menteri Transmigrasi, Iftitah Sulaiman Suryanagara, mengungkapkan bahwa kesepakatan kerja sama ini telah tercapai pada 12 Maret 2025.
“Sebagai tindak lanjut, kami akan menandatangani MOU dengan BGN,” ujarnya.
Iftitah menjelaskan bahwa biaya pembangunan SPPG akan ditanggung sepenuhnya oleh BGN. Sementara itu, tenaga kerja yang mengelola dapur umum tersebut berasal dari kalangan transmigran, sedangkan bahan baku akan diperoleh dari hasil pertanian, perkebunan, dan perikanan masyarakat setempat.
“Kami ingin SPPG ini juga mencakup rumah makan, sehingga masyarakat tidak hanya mendapatkan makanan bergizi tetapi juga berkontribusi sebagai pemasok bahan baku,” tambahnya.
Di sisi lain, Kepala BGN, Dadan Hindayana, menyatakan dukungan penuh terhadap inisiatif ini. Ia menjelaskan bahwa pihaknya siap membangun dan mengawasi SPPG di kawasan transmigrasi.
“Kementerian Transmigrasi hanya perlu menyediakan lahan. Pembangunan dan pengawasan akan menjadi tanggung jawab kami. Sebelum proses pembangunan, tim kami akan melakukan pengecekan kesiapan lokasi,” jelas Dadan.
Sebagai bagian dari target nasional, BGN menargetkan pembangunan 1.500 SPPG pada tahun 2025. Pembangunan ini akan memanfaatkan lahan pemerintah dengan skema pinjam pakai untuk mengatasi kendala anggaran sebesar Rp 200,2 miliar.
“Satu SPPG hanya membutuhkan maksimal 1.000 meter persegi,” ungkap Dadan.
Dadan juga menyebutkan bahwa skema pinjam pakai ini melibatkan berbagai instansi pemerintahan, termasuk pemerintah daerah, TNI, Polri, dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Selain itu, lahan tidak terpakai milik sejumlah kementerian juga dapat dimanfaatkan untuk pembangunan dapur umum MBG.
Dengan adanya program ini, diharapkan masyarakat di kawasan transmigrasi dapat memperoleh akses lebih mudah terhadap makanan bergizi seimbang, sekaligus meningkatkan kesejahteraan ekonomi melalui pemanfaatan hasil pertanian dan perikanan lokal.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam menanggulangi masalah gizi serta mendukung ketahanan pangan nasional.
