JAKARTA – Upaya pemerintah dalam memberantas mafia migas mendapat dukungan dari berbagai elemen masyarakat, termasuk organisasi mahasiswa dan akademisi. Transparansi dan akuntabilitas di sektor energi dinilai sebagai kunci untuk memastikan distribusi bahan bakar minyak (BBM) yang adil dan bebas dari praktik korupsi.
“Pemerintah harus didukung dalam upaya pemberantasan korupsi di sektor energi demi menjaga kepercayaan publik,” ujar Charles Gilbert, Koordinator Pusat (Korpus) BEM Kristiani Seluruh Indonesia. Menurutnya, Kejaksaan Agung perlu melakukan pemeriksaan menyeluruh guna memastikan transparansi dalam pengelolaan BBM. “Kasus ini menunjukkan pentingnya penguatan sistem pengawasan agar tidak ada celah bagi praktik penyimpangan di sektor energi,” tambahnya.
Ia juga menekankan bahwa Kejaksaan Agung harus bertindak tegas dan profesional dalam mengusut kasus ini agar ada efek jera bagi para pelaku. “Penegakan hukum yang adil dan tanpa pandang bulu sangat penting agar masyarakat melihat keseriusan pemerintah dalam memberantas korupsi,” lanjut Charles. BEM Kristiani Seluruh Indonesia siap mendukung upaya menjaga transparansi dan tata kelola energi yang lebih baik demi kepentingan masyarakat luas.
Dukungan serupa datang dari Mulyanto, Pembina Masyarakat Ilmuwan dan Teknologi Indonesia (MITI). “Pemerintah memiliki momentum yang tepat untuk memberantas mafia migas hingga ke akar-akarnya demi kepentingan nasional,” ujarnya. Menurutnya, pembenahan tata kelola migas secara menyeluruh diperlukan agar distribusi dan pengadaan energi berjalan transparan serta tidak menguntungkan kelompok tertentu.
“Langkah Kejaksaan Agung yang telah mengungkap kasus ini merupakan kemajuan signifikan dalam upaya membersihkan sektor migas dari praktik korupsi,” kata Mulyanto. Ia menegaskan bahwa pemerintah harus menindak tegas semua pihak yang terlibat, termasuk aktor intelektual di balik kasus ini. “Jangan sampai ada lagi praktik yang merugikan negara dan masyarakat,” tambahnya.
Selain itu, ia menilai peningkatan produksi kilang domestik perlu didorong agar ketergantungan terhadap impor minyak mentah dapat dikurangi. “Jika hal ini dilakukan, beban APBN akan lebih terkendali,” jelasnya. Menurutnya, penindakan terhadap mafia migas akan berdampak positif pada harga dan kualitas BBM dalam negeri, yang pada akhirnya menguntungkan masyarakat luas.
“Pemerintah diharapkan terus mengawal proses hukum yang sedang berjalan agar setiap pelaku yang terbukti bersalah dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan hukum yang berlaku,” pungkas Mulyanto. Ia meyakini bahwa langkah tegas dalam pemberantasan mafia migas akan memperkuat kepercayaan publik terhadap tata kelola energi nasional yang lebih baik dan berkeadilan.
