Jakarta – Menjelang Hari Pahlawan 10 November 2026, sejumlah elemen masyarakat mengimbau agar penyampaian aspirasi berlangsung damai, tertib, dan sesuai hukum guna menjaga kondusivitas kamtibmas serta menghindari tindakan anarkis.
Dalam rangka memperingati 10 November, Aliansi PPPK Paruh Waktu Teknis Indonesia (APTI) tidak menggelar demonstrasi atau unjuk rasa, melainkan menginisiasi aksi damai dan doa bersama dengan mengundang sejumlah pimpinan kementerian, lembaga negara, serta pejabat terkait.
Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua Umum APTI, Andi Siswanto. Ia berharap kegiatan tersebut menjadi wadah penyampaian aspirasi secara tertib dan konstitusional serta mendorong pemerintah memperhatikan kepastian status dan masa depan PPPK Paruh Waktu.
“Aksi damai dan doa bersama tersebut diharapkan menjadi sarana penyampaian aspirasi secara tertib, terbuka, dan konstitusional sekaligus mendorong pemerintah dan lembaga negara memberikan perhatian terhadap persoalan PPPK Paruh Waktu,” tutur Andi.
Sementara itu, aktivis mahasiswa Fadli menegaskan komitmennya untuk mengawal penyampaian pendapat agar tetap berada dalam koridor hukum dan terhindar dari tindakan anarkis. Ia menilai, menjaga stabilitas kamtibmas merupakan bagian penting dalam mempertahankan martabat perjuangan dan menyampaikan aspirasi secara bertanggung jawab.
“Pahlawan masa kini adalah mereka yang berani bersuara kritis untuk masa depan bangsa, namun tetap berdiri paling depan dalam menjaga kedamaian dan keutuhan warga,” kata Fadli.
Ia juga mengimbau seluruh elemen aksi memperkuat koordinasi antarwilayah guna mencegah masuknya pihak-pihak yang berupaya mengganggu kondusivitas demonstrasi. Menurutnya, momentum Hari Pahlawan harus menjadi pengingat bahwa penyampaian aspirasi perlu mengedepankan persatuan dan ketertiban.
“Hari Pahlawan 2026 harus menjadi refleksi bersama bahwa kekuatan pergerakan rakyat terletak pada kesatuan gagasan dan ketertiban barisan. Mari kita kawal aspirasi ini sampai ke telinga pembuat kebijakan dengan cara-cara yang bermartabat dan damai,” ujarnya.
Di sisi lain, Kadivhumas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir menegaskan bahwa Polri menghormati hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat di muka umum sebagaimana dijamin peraturan perundang-undangan. Namun, pelaksanaannya harus tetap memperhatikan ketertiban umum, menghormati hak masyarakat lainnya, dan tidak melanggar hukum.
“Polri menghormati hak masyarakat dalam menyampaikan aspirasi. Kami mengimbau seluruh peserta aksi agar menyampaikan pendapat secara tertib, damai, dan bertanggung jawab, serta mematuhi ketentuan yang berlaku. Mari kita jaga bersama agar kegiatan penyampaian aspirasi dapat berjalan aman dan kondusif,” ujar Johnny.
Lebih lanjut, ia mengimbau peserta aksi tidak terprovokasi, menghindari tindakan yang mengganggu kamtibmas, serta menjaga ketertiban dan saling menghormati selama penyampaian aspirasi.
“Polri hadir untuk memberikan pelayanan, sementara kami mengajak seluruh peserta aksi dan masyarakat untuk bersama-sama menjaga ketertiban, saling menghormati, dan memastikan penyampaian aspirasi berlangsung secara damai,” pungkasnya.
