Jakarta – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) semakin menunjukkan dampak strategis yang melampaui tujuan awal pemenuhan gizi anak. Di tengah fokus pemerintah memperkuat kualitas sumber daya manusia sejak usia sekolah, program unggulan Presiden Prabowo Subianto itu juga berkembang menjadi motor penggerak ekonomi kerakyatan melalui penciptaan lapangan kerja baru, khususnya di tingkat lokal.
Berbagai dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terus bertambah telah membuka ruang kerja bagi juru masak, tim persiapan, distribusi, hingga pemasok bahan baku dari lingkungan sekitar. Situasi ini menjadikan MBG relevan dengan kebutuhan nasional saat ini.
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menegaskan bahwa MBG bukan sekadar program bantuan makanan, tetapi investasi besar negara untuk masa depan generasi sekaligus instrumen pemerataan ekonomi. Dengan target puluhan ribu dapur aktif hingga akhir 2026, pemerintah memproyeksikan jutaan peluang kerja baru dapat tercipta dari ekosistem program tersebut.
“MBG ini pada puncaknya akan menjangkau lebih dari 82 juta penerima manfaat. Dari sana, dapur-dapur yang beroperasi bisa mencapai sekitar 30 ribu unit, dan setiap dapur mempekerjakan sekitar 50 orang. Itu artinya, kita sedang membuka sedikitnya 1,5 juta lapangan kerja baru,” ujar Presiden.
Menurut Presiden, angka tersebut bahkan berpotensi terus bertambah seiring penguatan rantai pasok pangan nasional, mulai dari petani, peternak, nelayan, pelaku UMKM, hingga jasa distribusi yang menopang operasional dapur MBG di berbagai daerah. Penegasan ini memperlihatkan arah kebijakan pemerintah yang tidak hanya fokus pada output konsumsi, tetapi juga dampak ekonomi jangka panjang yang inklusif dan menyentuh masyarakat akar rumput.
Di SPPG Banjarwangunan 1, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, warga sekitar terlibat langsung dalam aktivitas harian dapur, dari menyiapkan bahan, memasak, hingga pengemasan dan distribusi. Adha Sidik Hidayat, salah satu juru masak, menyebut kehadiran MBG telah menjadi harapan baru bagi banyak warga yang sebelumnya belum memiliki pekerjaan tetap.
“Jadi dilihat dari relawan sendiri yang asalnya menganggur sudah pasti mendapat pekerjaan yang layak. Ada beberapa relawan kami sebagai orang tua tunggal (single parent) dengan keberadaan MBG ini sangat membantu untuk menafkahi anaknya,” kata Adha.
Ia menambahkan, skema penghasilan yang diterapkan cukup kompetitif dan mampu meningkatkan kesejahteraan pekerja.
“Patokan dari BGN untuk relawan itu Rp100-200 ribu per hari. Untuk chef rata-rata Rp200 ribu per hari. Tinggal dikalikan jumlah hari kerja. Ini cukup layak karena UMK di Cirebon hampir Rp3 juta, jadi sudah melebihi UMK Cirebon,” tuturnya.
Adha juga menegaskan bahwa kebijakan perekrutan warga lokal memberi efek domino yang sangat positif.
“Memang diwajibkan oleh BGN bahwa yang bekerja di SPPG tersebut wajib warlok (warga lokal). UMKM di sekitar juga tumbuh berkembang, termasuk warung dan pemasok bahan baku,” tegas Adha.
Di tengah evaluasi dan penguatan standar kualitas yang terus dilakukan pemerintah, perkembangan ini memperlihatkan bahwa MBG telah tumbuh menjadi kebijakan sosial-ekonomi yang komprehensif. Program ini bukan hanya menjawab kebutuhan gizi generasi muda, tetapi juga membuktikan keberpihakan pemerintah pada penciptaan kerja, penguatan UMKM, dan perputaran ekonomi daerah. Dengan tata kelola yang terus dibenahi, MBG kian menegaskan arah pemerintahan saat ini yang pro rakyat, produktif, dan berorientasi pada kesejahteraan berkelanjutan.*
