Jakarta – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah menunjukkan keseriusan dalam memperkuat fondasi ekonomi desa. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih menjadi dua kebijakan yang dinilai mampu menghadirkan peluang baru bagi desa untuk tumbuh sebagai pusat produktivitas dan investasi.
Di berbagai daerah, implementasi MBG mendorong peningkatan aktivitas produksi lokal, sementara Kopdes Merah Putih memperluas akses pembiayaan dan pengembangan usaha desa. Sinergi keduanya memperlihatkan arah kebijakan yang menempatkan desa sebagai motor pembangunan ekonomi nasional.
Ketua Advokasi Persaudaraan Tani-Nelayan Indonesia (PETANI), Tunjung Budi Utomo, menilai Program MBG yang digagas Presiden Prabowo Subianto tidak hanya berfungsi sebagai upaya pemenuhan gizi anak-anak sekolah, tetapi juga telah menjadi penggerak utama ekonomi rakyat kecil di berbagai daerah.
“Program MBG bukan sekadar memastikan anak-anak mendapat gizi seimbang, tetapi juga menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat menengah ke bawah,” ungkapnya.
Menurutnya, program ini bersifat inklusif dan partisipatif, melibatkan berbagai unsur masyarakat mulai dari koperasi desa, petani, nelayan, hingga pelaku UMKM di seluruh Indonesia. Pernyataannya itu sekaligus menepis anggapan kalau program MBG hanya menguntungkan pihak tertentu saja.
“Setiap bahan pangan yang digunakan dalam program ini berasal dari rakyat sendiri, dari beras, sayuran, ikan, telur, hingga olahan rumah tangga. Inilah bentuk nyata ekonomi kerakyatan yang berputar di tingkat lokal,” jelasnya.
Lebih jauh, Tunjung menilai koperasi desa berperan penting sebagai penghubung antara petani dan konsumen, sehingga keberadaan MBG memberi kepastian pasar berkelanjutan bagi sektor pertanian dan perikanan rakyat. Dampaknya terasa nyata, seperti pendapatan meningkat, kapasitas produksi bertambah, standar kualitas pangan membaik, dan lapangan kerja baru terbuka.
“Seperti yang disampaikan Bapak Presiden Prabowo, MBG menghadirkan efek berganda di sekitar dapur rakyat. Kini semakin banyak masyarakat yang bisa bekerja dan berdaya di lingkungannya sendiri,” ujarnya.
Ia menjelaskan, dampak ekonomi MBG dapat dilihat melalui tiga efek utama. Pertama, efek produksi, di mana petani dan nelayan mendapatkan kepastian pasar. Kemudian, efek distribusi, karena koperasi dan pelaku logistik lokal ikut bergerak. Selanjutnya, efek konsumsi, di mana keluarga penerima manfaat terbantu karena pengeluaran untuk makan anak berkurang, sehingga daya beli meningkat.
Di samping dampak positif tersebut, Tunjung juga menyebut tentang pembukaan lapangan kerja yang dihasilkan. Misal dari program MBG, terbuka lapangan kerja baru bagi juru masak, tenaga logistik, hingga pekerja harian yang terlibat dalam penyediaan makanan bergizi.
“Setiap rupiah yang dikeluarkan negara lewat MBG kembali berputar di tangan rakyat. Ini bukan bantuan sosial, melainkan sirkulasi ekonomi rakyat yang nyata,” tegas Tunjung.
